Dorong Sinergi Lintas Sektor, Pemda Belu Siapkan Rencana Aksi Daerah Kepemudaan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) menggelar koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan serta Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Belu, yang berlangsung di Gedung Wanita Betelalenok Atambua, Kamis (7/8/2025).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, dan dihadiri Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, Dr. Drs. Yohan, M.Si, Plt Kepala Disdikpora Kabupaten Belu, Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Dispora Provinsi NTT, serta sejumlah pejabat lintas instansi dan organisasi masyarakat.

Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves menyampaikan Pemerintah kabupaten Belu menyadari pelayanan kepemudaan tidak dapat dilakukan secara parsial. 

Menurutnya, diperlukan pendekatan yang terpadu, kolaboratif dan lintas sektor agar kebijakan dan dan program pelayanan kepemudaan dapat berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan. 

Baca juga: Pemkab Belu Siap Sambut Tour de EnTeTe, Gelar Malam Seni dan Pameran UMKM

"Melalui kegiatan hari ini, kita akan membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Belu yang anggotanya adalah Pimpinan OPD terkait, serta kelompok kerja (POKJA) Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan, selanjutnya menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan," ujarnya. 

"Dokumen ini akan menjadi acuan bersama dalam merancang arah kebijakan, program, dan kegiatan yang menyasar pemuda secara langsung maupun tidak langsung," tambahnya. 

Vicente berharap kegiatan ini menjadi momentum awal bagi sinergi yang lebih kuat antara Perangkat Daerah, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kepemudaan, Dunia Usaha, Media, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung ekosistem kepemudaan yang inklusif dan progresif di Kabupaten Belu.

"Saya juga mengajak kita semua untuk berkomitmen dan berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Daerah ini nantinya. Karena keberhasilan pelayanan kepemudaan adalah tanggung jawab kila bersama," tuturnya. 

Sementara Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, Dr. Yohan menekankan isu kepemudaan merupakan isu lintas sektor yang tidak bisa ditangani oleh satu instansi saja. 

Menurutnya, untuk mewujudkan pelayanan pemuda yang optimal, dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, media dan masyarakat.

Baca juga: Jelang HUT RI ke-80, Warga dan Ormas di Belu Diajak Jaga Kondusifitas Wilayah

"Kami ingin membina para pemuda agar siap menjadi pemimpin bangsa. Kepemudaan bukan sekadar tanggung jawab Kemenpora atau Disdikpora, tetapi tanggung jawab bersama seluruh sektor," tegas Yohan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan anggaran kepemudaan tersebar di berbagai OPD, seperti Dinas Kesehatan, Dinas UMKM, bahkan di Bapenda. Karena itu, perlu ada perencanaan terpadu melalui dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) yang mampu mengikat semua pihak, termasuk dinas-dinas yang tidak diundang secara langsung namun memiliki peran strategis terhadap pembangunan kepemudaan.

Dr. Yohan juga mengingatkan agar penyusunan RAD tidak berlarut-larut seperti yang terjadi di beberapa daerah sebelumnya.

 Hingga akhir 2024, dari 38 provinsi di Indonesia, baru 31 yang menyusun RAD, dan hanya sebagian kecil dari 514 kabupaten/kota yang sudah menuntaskannya.