Masyarakat Tolak MBG Buntut Keracunan, Ini Tanggapan Pemprov NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa di beberapa sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat respon dari Pemerintah Provinsi (Pemprov). 

Pemprov NTT menanggapi keluhan masyarakat, terutama mengenai penolakan terhadap MBG. Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma secara khusus memberi penjelasan tentang hal itu. 

Dikatakan, pelaksanaan MBG sempat terkendala akibat rangkaian peristiwa pekan lalu. Pemprov NTT serta jajaran terkait telah menindaklanjuti permasalahan tersebut.

“Beberapa waktu lalu ada masalah terkait pelaksanaan MBG di sekolah. Ada siswa/i di sekolah yang keracunan makanan. Banyak yang katanya menolak terkait pelaksanaan MBG di sekolah akibat kejadian kemarin," ujarnya, Senin (28/7/2025). 

Baca juga: Lima Juru Masak Layani 3.442 Penerima MBG di SPPG Maulafa 3, Kepala Dapur Klaim Sesuai SOP

Tugas Pemerintah, lanjutnya, harus bisa memberi penjelasan yang lebih detail kepada masyarakat. Mantan Kapolda NTT itu kemudian menerangkan kejadian itu dari akal manusia. 

“Logikanya begini, satu dapur MBG itu bisa layani beberapa sekolah, kalau hanya satu sekolah yang sampai keracunan makanan berarti ada sesuatu yang salah, yang sekarang sedang kita selidiki permasalahan tersebut," katanya. 

"Jadi jangan disamaratakan semua. Terlebih Pak Gubernur juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengusut kasus siswa/i keracunan saat menyantap menu MBG tersebut. Semuanya sementara diinvestigasi,” tambah kader partai Gerindra ini. 

Purnawirawan Polri itu mengeklaim, keberadaan MBG ikut membantu mengurangi permasalahan stunting, meningkatkan kualitas gizi dan nutrisi anak, serta mendukung perkembangan kognitif anak melalui peningkatan fokus dan semangat belajar.

“Masalah yang terjadi tentu akan segera kita atasi. Namun melalui program ini, anak-anak sekolah di pelosok akan bisa menikmati juga makanan yang bergizi, sehingga kebutuhan nutrisi mereka tercukupi, yang dampaknya perkembangan kemampuan belajar juga akan lebih baik lagi,” ujarnya. 

Diketahui, penolakan terhadap MBG ini mulai dilakukan masyarakat pasca kejadian ratusan siswa di SMPN 8 Kupang keracunan yang terindikasi kuat berasal dari MBG. Sehari sebelumnya, siswa-siswi itu mengonsumsi MBG. 

Kejadian itu tidak hanya di SMPN 8 Kupang, tapi terjadi juga di Kabupaten Sumba Barat Daya. Hingga kini, lebih dari dua sekolah yang mengalami kejadian keracunan itu belum menerima MBG kembali. 

Salah satu Posyandu di Kota Kupang juga telah menghentikan sementara menerima MBG. Begitu juga dengan SMPN 5 Kupang yang menolak MBG. 

Sejumlah orang tua pun menyerukan skema penyaluran MBG tidak lagi dilakukan dari SPPG tetapi diserahkan langsung dan diolah oleh orang tua masing-masing siswa-siswi. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS