MBG Dinilai Tidak Mendidik, Akademisi Undana Kupang Khawatir Lahirnya Generasi Cemas 2045

"Jangan sampai ini mewabah kemudian ada di kabupaten, daerah lain. Untung ini belum ada yang mati, kalau dia mati apa gunanya MBG itu. Indonesia dengan usia begini, tidak usah dengan makan gratis," katanya. 

Marsel menegaskan, kejadian ini bukan menjadi momentum untuk evaluasi seperti yang sering diutarakan Pemerintah.

Harusnya, peristiwa ini menjadi peringatan agar menghentikan program yang tidak berdampak ke pendidikan itu. 

Penguatan pada pengetahuan siswa dan guru di sekolah adalah program paling tepat yang perlu dilaksanakan Pemerintah. MBG menjadi sia-sia karena berbagai persoalan yang terjadi. 

"Daripada kasih makan kemudian racun begini. Apa artinya pendidikan mereka lalu terkapar di Rumah Sakit. Dia tidak mengikuti pelajaran lagi. Orang tua gelisah. Sebaiknya dihentikan," kata Marsel. 

Dia menilai, dalam mekanisme pelaksanaan program MBG justru membuka peluang ada korupsi dan nepotisme. Selain penguatan di bagian lainnya, anggaran MBG bisa diberikan ke tiap sekolah untuk menyediakan bahan makanan dengan kriteria yang ditetapkan. 

Marsel bercerita, pelaksanaan program MBG ini terkesan asal dilakukan. Suatu sekolah di daerah pegunungan, kata dia, penyedia MBG dari wilayah perkotaan. Akhirnya MBG tiba di sekolah bukan pada waktu yang harusnya dikonsumsi siswa. 

Belum lagi persoalan lainnya yakni MBG diberikan bukan seperti yang tertera dalam usulan. Sekolah menerima makanan jenis lain, sementara pada administrasi dinyatakan menerima paket makan seperti yang direncanakan. 

"Masih banyak kasus lain yang tidak sempat diceritakan. Ada bagian lainnya, hanya dikasih roti tapi tandatangan makan gratis. Manipulasi ini bentuk kejahatan dunia pendidikan. NTT harus hentikan MBG. Biar kita masyarakat miskin tapi kita hentikan MBG," ujarnya. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS