Opini: Hari Anak dan Krisis Kepemimpinan Pendidikan

Oleh: Heryon Bernard Mbuik
Dosen PGSD Universitas Citra Bangsa Kupang - Nusa Tenggara Timur

POS-KUPANG.COM -  Setiap tanggal 23 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Anak Nasional (HAN). 

Ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum reflektif untuk menakar sejauh mana negara, termasuk sektor pendidikan, telah hadir sebagai ruang yang aman dan penuh kasih bagi tumbuh kembang anak. 

Tema nasional tahun ini, "Anak Terlindungi, Indonesia Maju", menegaskan pentingnya perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan manusia Indonesia.

Namun, di balik selebrasi dan jargon perlindungan, realitas di sekolah-sekolah terutama di daerah tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur masih menyisakan ironi. 

Anak-anak masih menjadi korban kekerasan verbal maupun fisik dari guru, mengalami diskriminasi karena latar belakang keluarga, atau harus belajar dalam fasilitas yang tidak layak. 

Dalam konteks ini, kepemimpinan pendidikan memegang peran krusial. Sekolah yang mestinya menjadi rumah kedua justru kerap abai menjadi ruang perlindungan.

Krisis Kepemimpinan di Sekolah: Dari Ketiadaan Visi hingga Budaya Kekerasan

Kepemimpinan pendidikan bukan sekadar soal administratif, melainkan mencakup visimoral dan kemanusiaan. 

Sayangnya, banyak kepala sekolah di Indonesia masih menjalankan fungsi manajerial secara birokratis tanpa sensitivitas terhadap hak-hak anak. 

Mereka lebih sibuk menyusun laporan BOS, memenuhi target akreditasi, atau mengatur rotasi guru, namun luput membangun ekosistem yang aman dan ramah anak.

Menurut laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kekerasan terhadap anak di sekolah masih tinggi, baik yang dilakukan oleh guru, teman sebaya, maupun sistem itu sendiri.

Fenomena ini diperparah oleh pola kepemimpinan otoriter yang masih dominan di banyak sekolah, di mana anak dipandang sebagai objek, bukan subjek dalam proses pendidikan.

Kepala sekolah yang ideal harus mampu menjadi mone ama (pemimpin pengasuh, dalam istilah budaya Rote), yang memimpin dengan hati, bukan hanya otak. 

Mereka perlu memastikan bahwa setiap kebijakan, intervensi, atau inovasi pendidikan selalu berpihak pada kesejahteraan anak.