Opini: Menuju Maumere Baru, Apanya yang Baru?

Oleh: Gabriel Ola
Rakyat Kabupaten Sikka, tinggal di Maumere

POS-KUPANG.COM - Setiap zaman ada pemimpin, setiap pemimpin memiliki tantangan yang berbeda. Maka visi, misi program pun tentu berbeda disesuaikan dengan tantangan zaman atau kebutuhan masyarakat. 

Pembangunan yang akan dilaksanakan  disesuaikan kemampuan serta situasi yang ada baik aspek keuangan, SDM, SDA, situasi politik, keamanan dan ketertiban, situasi global, hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. 

Oleh kerena itu pemimpin dituntut  memiliki visi  dan misi yang baik untuk membawa perubahan, kemajuan bagi masyarakat yang dipimpinnya melalui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat pada  seluruh aspek kehidupan.

Bukan visi dan misi yang kabur, sulit diterjemahkan  "Caelum in Umbra"  bahkan terkesan  hanya sebuah tagline pembeda dari pemimpin sebelumnya. 

Sebelum reformasi ada dokumen perencanaan pembangunan nasional yakni GBHN yang menjadi pedoman, arah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. 

Lahirnya reformasi berkonsekwensi terhadap perubahan sistem politik seperti pemilihan  presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. 

Perubahan sistem politik ini  berdampak terhadap berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara di antaranya, adalah perencanaan pembangunan nasional tidak lagi mengenal GBHN sebagai pedoman, arah pembangunan nasional  tetapi berubah menjadi RPJPN. 

Perubahan dokumen perencanaan ini secara politis sedikit berpengaruh terhadap pola perencanaan antara pusat dan daerah kerena adanya polarisasi kepentingan antara pusat dan daerah. 

Konfigurasi politik pusat dan daerah  sangat berbeda kerena pemimpin pusat dan daerah lahir dari partai yang berbeda, maka berpotensi adanya kepentingan yang variatif termasuk tata kelola pembangunan. 

Konsep pembangunan berkesinambungan merupakan roh dari pada GBHN telah bergeser  ke pola pembangunan yang lebih  berorientasi mengakomodir faksi-faksi yang selalu dinamis sesuai kepentingan politik yang sedang bergulir. 

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah kita mengenal dokumen RPJMD  yang memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan, program kepala daerah. RPJMD merupakan  pedoman, arah pembangunan  suatu daerah kurun waktu lima tahun. 

Kemana lima tahun sebuah daerah mau dibawa sangat ditentukan dalam dokumen RPJMD terkait perencanaannya apalagi pelaksanaannya mesti menjawab kebutuhan masyarakat sebagai jawaban atas janji manis saat kampanye. 

Visi Bupati dan Wakil Bupati Sikka 2025-2029 adalah "Terwujudnya Masyarakat Sikka Yang Produktif, Kreatif, Unggul, Mandiri Menuju Maumere Baru."  

Dalam pandangan kami konsep Maumere  Baru mesti mencerminkan hal baru tentang apa yang mau dibangun selama lima tahun ke depan sehingga menjadi pembeda dengan bupati dan wakil bupati sebelumnya.