Datang ke Sumba Timur, Menteri Transmigrasi Serahkan 400 Sertifikat Hak Milik

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Budiman

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumba Timur pada Sabtu (19/7/2025).

Dalam kunjungannya, Menteri Iftitah Sulaiman akan menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga transmigrasi di Laimbaru I dan II, Desa Laindeha, Kecamatan Pandawai sejumlah 400 SHM.

Selain itu, Menteri Iftitah Sulaiman juga akan meninjau langsung lokasi transmigrasi.

Informasi ini diperoleh Pos Kupang dari surat resmi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Transmigrasi pada Jumat (18/7/2025).

Baca juga: Wisata NTT, Pesona Watu Parunu di Sumba Timur, Seakan Berada di Planet Lain 

Diketahui, Sumba Timur memiliki dua kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Surat Keputusan tanggal 29 Januari 2016. Yaitu Kawasan Melolo dan Kawasan Lewa.

Kawasan Melolo seluas 100.000 hektar. Mencakup wilayah Kecamatan Pahunga Lodu, Rindi, Umalulu, Kecamatan Kahaungu Eti, dan Kecamatan Pandawai.

Kawasan Lewa seluas 59.560 hektar. Mencakup wilayah Kecamatan Lewa, Lewa Tidahu, Katala Hamu Lingu, Nggaha Ori Angu, dan Haharu.

Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali menyatakan dua kawasan tersebut memiliki potensi unggulan di sektor peternakan, perkebunan dan perikanan.

Potensi unggulan di sektor perkebunan meliputi tanaman tebu, kemiri, kacang mete dan jagung. 

Kemudian, potensi perikanan juga dapat dikembangkan di kawasan tersebut. Terutama budidaya rumput laut yang berkembang di kawasan pesisir.

“Kami berharap dapat bekerja sama dengan para petani untuk mengembangkan potensi yang dimiliki wilayah ini. Tantangan kami adalah bagaimana menyiapkan teknologi yang mampu mendukung pemanfaatan potensi tersebut,” kata Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali.

Melihat potensi yang ada, Kementerian Transmigrasi menyatakan kesiapan untuk kolaborasi dengan pemerintah daerah guna mendukung pengembangan kawasan transmigrasi. (dim)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS