Opini: Mengatasi Akar Sosioekonomi Penyebab 145 Ribu Anak Tidak Sekolah  di NTT

Jarak puluhan kilometer tanpa angkutan memadai memaksa anak-anak menjadi pejalan kaki setiap hari. 

Dalam kondisi cuaca ekstrem, banyak yang terpaksa absen atau putus sekolah. 

Solusi shuttle sekolah desa yang occasional belum menjangkau semua wilayah terpencil. 

Pemerintah daerah perlu berinovasi menyediakan moda transportasi edukatif yang terjangkau dan aman bagi anak-anak. 

Stunting dan malnutrisi yang tinggi turut menghalangi anak-anak hadir di sekolah.

Tubuh yang lemah akibat kekurangan gizi membuat mereka lebih rentan sakit, serta gagal mengikuti aktivitas belajar dengan optimal. 

Bayangkan seorang siswa masuk kelas tapi hanya tergolek lemah di bangku karena perut kosong. 

Kasus-kasus semacam ini sering terjadi di desa-desa terpencil. Oleh karena itu, program gizi sekolah harus digencarkan, termasuk sarapan gratis dan suplemen bergizi.

Berbagai program pemerintah-seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan  dana BOS-sudah berjalan, namun implementasinya belum merata. 

Data menunjukkan masih banyak keluarga yang belum tersentuh bantuan karena birokrasi rumit atau kurangnya sosialisasi. 

Ironisnya, sekolah yang paling membutuhkan dana BOS seringkali malah kesulitan mencairkannya. 

Pembaruan sistem pelaporan dan audit transparan perlu dilakukan agar bantuan betul-betul sampai ke anak yang berhak. Dengan begitu, program yang ada bisa memberi dampak signifikan. 

Kinerja pemerintah kabupaten juga bervariasi. Beberapa daerah berhasil menurunkan angka ATS dengan kebijakan afirmatif, sementara kabupaten lain masih terjebak dalam prioritas pembangunan fisik semata tanpa fokus pendidikan dasar. 

Hal ini menegaskan perlunya benchmark kinerja antar kabupaten dan insentif bagi yang menunjukkan perbaikan nyata. 

Pertukaran praktik terbaik antar daerah bisa menjadi solusi cepat. Pemerintah pusat perlu memfasilitasi koordinasi agar kabupaten-kabupaten ini saling belajar dan bersaing sehat dalam menurunkan ATS.