Keanggotaan Penuh Timor Leste di ASEAN: Myanmar Menentang, Malaysia Mendukung

Dia menyatakan bahwa “upacara untuk menandai keanggotaan penuh kami dijadwalkan pada KTT ASEAN pada bulan Oktober tahun ini.”

“Jika Ketua ASEAN menghendaki, mereka dapat menanggapi keberatan Myanmar, tetapi persiapan untuk aksesi Timor Leste sedang berlangsung dengan baik,” tambahnya.

Laporan media mengatakan Myanmar mengajukan surat resmi kepada Malaysia, Ketua ASEAN saat ini, yang menegaskan bahwa Timor Leste "tidak mematuhi prinsip non-intervensi dalam urusan internal sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN."

Surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Myanmar dan Pemimpin Pertemuan Pejabat Senior Alternatif (SOM), Han Win Aung, selanjutnya menyatakan bahwa jika Timor Leste terus melakukan "pelanggaran terang-terangan" terhadap prinsip ini, ASEAN harus "dengan tegas menolak segala pertimbangan untuk memberikan keanggotaan" kepada negara tersebut.

Myanmar, yang telah dikenai sanksi ASEAN dan dikecualikan dari pertemuan tingkat tinggi sejak kudeta militer 2021, saat ini memiliki pengaruh yang terbatas dalam organisasi tersebut.

Ramos Horta menekankan bahwa status paria negara tersebut melemahkan kapasitasnya untuk memengaruhi keputusan-keputusan besar dalam blok tersebut.

Valentin da Costa, direktur eksekutif Forum LSM Timor Leste (FONGTIL), juga menepis tuduhan Myanmar, dengan mengatakan bahwa keberatan tersebut bermula dari dukungan konsisten Timor Leste terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Myanmar.

“Sikap Myanmar merupakan reaksi terhadap solidaritas berprinsip Timor Leste dengan gerakan demokrasi. Baik Perdana Menteri Xanana Gusmão maupun Presiden Ramos Horta telah mengkritik junta Myanmar secara terbuka dan mendukung Pemerintah Persatuan Nasional [NUG],” kata da Costa.

Didirikan oleh anggota parlemen terpilih yang digulingkan dalam kudeta 2021, NUG yang berada di pengasingan mengklaim dirinya sebagai pemerintah sah negara tersebut, berbeda dengan junta militer yang tidak dipilih dan dibenci secara luas.

“Yang benar-benar meresahkan junta adalah contoh demokrasi yang ditetapkan Timor Leste — masyarakat tempat warga negara dapat secara terbuka menantang pemerintah domestik dan internasional tanpa rasa takut,” imbuh da Costa.

Dukungan tegas Timor Leste terhadap nilai-nilai demokrasi di Myanmar telah konsisten. Pada bulan Agustus 2023, Perdana Menteri Gusmão memperingatkan bahwa negaranya mungkin akan mempertimbangkan kembali tawaran keanggotaannya di ASEAN jika blok tersebut terus melegitimasi rezim militer.

Tak lama setelah itu, Presiden Ramos Horta mengundang pejabat dari NUG ke acara-acara resmi di Dili, yang memicu reaksi keras dari junta, yang mengusir kuasa usaha Timor Leste sebagai balasan.

Pada bulan Maret 2024, Gusmão bertemu dengan para anggota diaspora Myanmar di Melbourne, Australia, di mana ia menegaskan kembali dukungannya terhadap perjuangan mereka dan mendesak junta untuk menghormati Konsensus Lima Poin 2021, peta jalan ASEAN untuk perdamaian dan pemulihan demokrasi di Myanmar yang sejauh ini belum terlaksana.

“Kami mendesak junta untuk menghormati prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan rakyat Myanmar,” kata Gusmão saat itu.

Seiring berlanjutnya persiapan untuk pelantikan resmi Timor-Leste ke ASEAN pada bulan Oktober ini, negara tersebut memposisikan dirinya tidak hanya sebagai anggota terbaru blok tersebut tetapi juga sebagai pendukung vokal hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan integritas demokrasi di Asia Tenggara. (*/ian)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS