Timor Leste
Keanggotaan Penuh Timor Leste di ASEAN: Myanmar Menentang, Malaysia Mendukung
Malaysia selaku pemegang keketuaan ASEAN tahun 2025 memberi dukungan penuh kepada Timor Leste.
POS-KUPANG.COM, KUALA LUMPUR - Peta jalan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) menjadi anggota penuh organisasi negara Asia Tenggara (ASEAN) kian benderang.
Malaysia selaku pemegang keketuaan ASEAN tahun 2025 memberi dukungan penuh kepada Timor Leste untuk menjadi anggota penuh sebagaimana rekomedasi KTT pada Mei lalu.
Dukungan ini diberikan di tengah sikap penentangan salah satu negara anggota yakni Myanmar. Junta Militer Myanmar sebelumnya telah menyampaikan sikap yang menentang Timor Leste.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Rabu (9/7/2025), menyatakan negaranya sangat menantikan keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN yang ditargetkan tercapai pada Oktober tahun ini.
"Malaysia sudah lama mendukung aspirasi tersebut dan merasa bahagia dengan proses yang telah dicapai," kata PM Anwar saat memberikan sambutan pada pembukaan Pertemuan Menteri-menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-58 di Kuala Lumpur Convention Center (KLCC), Kuala Lumpur.
Malaysia, kata Anwar, mendorong semua negara anggota ASEAN untuk terus mendukung upaya menuju integrasi penuh Timor-Leste ke dalam ASEAN.
Dikutip dari ANTARA, Malaysia selaku tuan rumah Pertemuan Menlu ASEAN ke-58, mengundang delegasi Timor Leste untuk menghadiri rangkaian acara. Puluhan delegasi Timor Leste tampak hadir mengikuti sejumlah pertemuan.
Timor Leste resmi mengajukan diri masuk sebagai anggota ASEAN pada Maret 2011. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat mendukung keanggotaan Timor Leste di ASEAN.
Meski sempat mendapatkan "penolakan"—dengan beragam alasan—dari satu atau dua negara anggota ASEAN lain, akhirnya Timor Leste diproyeksikan menjadi anggota tetap ASEAN akhir tahun ini, setelah sebelumnya hanya menjadi negara observer atau pengamat.
Sikap Timor Leste
Sebelumny, Timor Leste telah mengambil sikap terhadap keberatan Myanmar yang menentang negara termuda itu menjadi anggota ke-11 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Dili menyebut keberatan itu sebagai "tidak penting dan tidak relevan."
Adapun Myanmar secara resmi menolak bergabungnya Timor Leste ke blok regional Asia Tenggara tersebut dan menuduh Dili melanggar prinsip inti blok tersebut untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
Presiden José Ramos Horta menolak tuduhan tersebut sebagai tidak penting, seraya menegaskan kembali bahwa jalan menuju keanggotaan penuh ASEAN telah terjamin.
“Penolakan Myanmar tidak relevan. Keputusan resmi bagi Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN telah dibuat dan tercermin dalam komunike akhir,” kata Ramos Horta dikutip dari Ucanews, Senin (7/7/2025).
Dia menyatakan bahwa “upacara untuk menandai keanggotaan penuh kami dijadwalkan pada KTT ASEAN pada bulan Oktober tahun ini.”
“Jika Ketua ASEAN menghendaki, mereka dapat menanggapi keberatan Myanmar, tetapi persiapan untuk aksesi Timor Leste sedang berlangsung dengan baik,” tambahnya.
Laporan media mengatakan Myanmar mengajukan surat resmi kepada Malaysia, Ketua ASEAN saat ini, yang menegaskan bahwa Timor Leste "tidak mematuhi prinsip non-intervensi dalam urusan internal sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN."
Surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Myanmar dan Pemimpin Pertemuan Pejabat Senior Alternatif (SOM), Han Win Aung, selanjutnya menyatakan bahwa jika Timor Leste terus melakukan "pelanggaran terang-terangan" terhadap prinsip ini, ASEAN harus "dengan tegas menolak segala pertimbangan untuk memberikan keanggotaan" kepada negara tersebut.
Myanmar, yang telah dikenai sanksi ASEAN dan dikecualikan dari pertemuan tingkat tinggi sejak kudeta militer 2021, saat ini memiliki pengaruh yang terbatas dalam organisasi tersebut.
Ramos Horta menekankan bahwa status paria negara tersebut melemahkan kapasitasnya untuk memengaruhi keputusan-keputusan besar dalam blok tersebut.
Valentin da Costa, direktur eksekutif Forum LSM Timor Leste (FONGTIL), juga menepis tuduhan Myanmar, dengan mengatakan bahwa keberatan tersebut bermula dari dukungan konsisten Timor Leste terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Myanmar.
“Sikap Myanmar merupakan reaksi terhadap solidaritas berprinsip Timor Leste dengan gerakan demokrasi. Baik Perdana Menteri Xanana Gusmão maupun Presiden Ramos Horta telah mengkritik junta Myanmar secara terbuka dan mendukung Pemerintah Persatuan Nasional [NUG],” kata da Costa.
Didirikan oleh anggota parlemen terpilih yang digulingkan dalam kudeta 2021, NUG yang berada di pengasingan mengklaim dirinya sebagai pemerintah sah negara tersebut, berbeda dengan junta militer yang tidak dipilih dan dibenci secara luas.
“Yang benar-benar meresahkan junta adalah contoh demokrasi yang ditetapkan Timor Leste — masyarakat tempat warga negara dapat secara terbuka menantang pemerintah domestik dan internasional tanpa rasa takut,” imbuh da Costa.
Dukungan tegas Timor Leste terhadap nilai-nilai demokrasi di Myanmar telah konsisten. Pada bulan Agustus 2023, Perdana Menteri Gusmão memperingatkan bahwa negaranya mungkin akan mempertimbangkan kembali tawaran keanggotaannya di ASEAN jika blok tersebut terus melegitimasi rezim militer.
Tak lama setelah itu, Presiden Ramos Horta mengundang pejabat dari NUG ke acara-acara resmi di Dili, yang memicu reaksi keras dari junta, yang mengusir kuasa usaha Timor Leste sebagai balasan.
Pada bulan Maret 2024, Gusmão bertemu dengan para anggota diaspora Myanmar di Melbourne, Australia, di mana ia menegaskan kembali dukungannya terhadap perjuangan mereka dan mendesak junta untuk menghormati Konsensus Lima Poin 2021, peta jalan ASEAN untuk perdamaian dan pemulihan demokrasi di Myanmar yang sejauh ini belum terlaksana.
“Kami mendesak junta untuk menghormati prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan rakyat Myanmar,” kata Gusmão saat itu.
Seiring berlanjutnya persiapan untuk pelantikan resmi Timor-Leste ke ASEAN pada bulan Oktober ini, negara tersebut memposisikan dirinya tidak hanya sebagai anggota terbaru blok tersebut tetapi juga sebagai pendukung vokal hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan integritas demokrasi di Asia Tenggara. (*/ian)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.