Jelang HUT Ke-79 Bhayangkara, Begini Pesan Moral Ketua DPRD Provinsi NTT, Emi Nomleni Kepada Polri

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Chrisantus Gonsales

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Menjelang HUT Ke-79 Bhayangkara, Ketua DPRD Ir. Emelia Nomleni atau Emi Nomleni menitip pesan moral kepada Polri. 

Dalam Pesan Moral tersebut, Emi Nomleni meminta Polri khususnya Polda NTT menyelesaikan kasus kekerasan perempuan dan anak di NTT.

Kepada POS-KUPANG.COM, Minggu (29/6/2025), Emi Nomleni menuturkan Polda NTT perlu melihat berbagai kasus-kasus yang ada di NTT.

"Kami menitipkan soal kekerasan terhadap perempuan dan anak yang hari ini menjadi sangat marak dan seolah-olah itu menjadi hal yang biasa," kata Emi Nomleni.

Baca juga: Catatan Kritis Ketua DPRD NTT Emi Nomleni untuk Kepala Daerah soal Kekerasan Perempuan dan Anak 

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dilihat sebagai sebuah kondisi yang harus bisa diselesaikan secara tegas.

"Mari kita bergandengan tangan untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Harus ada ketegasan-ketegasan untuk bisa menyelesaikan berbagai soal yang ada di masyarakat yang ada di Nusa tenggara Timur," tuturnya.

Ketua DPRD Provinsi NTT tersebut mengaku, perjalanan 79 tahun tidak mudah bagi Polri, yang sudah membuktikan bahwa mereka menjadi pengayoman bagi masyarakat pelindung," ujar Emi Nomleni.

"Kami menyampaikan selamat, semoga Polri ke depan menjadi lebih kuat lebih tangguh lebih baik untuk menjadi pelindung masyarakat harapan," kata Emi Nomleni.

Politisi perempuan itu mengutarakan Polri tidak hanya sekedar menjadi polisi, tetapi menjadi sahabat masyarakat.

"Mereka menjadi pengayom tetapi juga terus memegang tangan masyarakat, menciptakan kondisi yang lebih lebih aman, lebih nyaman bagi masyarakat," tutur Emi.

Baca juga: Ketua DPRD NTT Emi Nomleni Sebut Kemiskinan Jadi Akar Permasalahan Stunting

Pimpinan DPRD Provinsi NTT tersebut turut buka suara melihat fenomena di dalam institusi kepolisisan belakangan ini, terkait ulah oknum polisi yang mencoreng nama institusi.

"Kalau kita melihat itu kan dianggap oknum. Tetapi institusi juga menurut saya bertanggung jawab untuk itu. Karena ini ketika dia menjadi seorang polisi dia melewati proses yang panjanng. Kami berharap bahwa pimpinan Polri lebih tegas untuk melihatbagaimana posisi-posisi teman-teman yang ada," katanya.

Dirinya menyayangkan, akibat perilaku satu dua orang oknum polisi, akhirnya menciderai institusi.

"Kiranya pimpinan tertinggi Polri sampai di Polda juga tetap ada di dalam kontrol terhadap para anggota yang hari ini memang ya mungkin satu atau dua yang mencederai institusi, tetapi cukup meresahkan bagi masyarakat di Nusa tenggara Timur," tutupnya. (moa) 

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS