Dugaan Korupsi RS Pratama Wewiku, Pengamat Politik Minta DPRD Malaka Bentuk Pansus

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota

POS-KUPANG.COM, BETUN - Dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Wewiku, Kabupaten Malaka, senilai Rp 44,95 miliar kini menjadi sorotan publik. Kasus ini tengah dalam penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), dan mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk akademisi.

Pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Yeftha Yerianto Sabaat, S.IP., M.IP., ikut angkat bicara terkait dugaan sikap bungkam DPRD Malaka terhadap persoalan tersebut.

“Dugaan korupsi RSP Wewiku saya kira sudah menjadi perhatian publik. Karena itu, diperlukan keseriusan DPRD Malaka untuk membentuk panitia khusus (pansus) dan berani menyatakan sikap. Fungsi pengawasan DPRD seharusnya dijalankan agar tidak muncul persepsi publik bahwa ada keterlibatan oknum DPRD dalam kasus ini,” ujar Yeftha Sabaat melalui keterangan tertulis, Rabu (25/6/2025).

Menurutnya, DPRD sebagai representasi rakyat memiliki kewajiban utama mengawasi jalannya pemerintahan, bukan justru memuji-muji pemerintah.

“Sekalipun harus ada keseimbangan dalam menjalankan fungsi tersebut, DPRD tetaplah wakil rakyat yang tidak boleh abai dalam memperjuangkan kepentingan publik, terlebih dalam kasus dugaan korupsi,” tegasnya.

Yeftha menambahkan, sikap diam terhadap kasus ini dapat diartikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap suara rakyat. Ia menyebut dua kemungkinan atas sikap bungkam tersebut.

“Pertama, bisa jadi mereka berkhianat karena enggan bersuara. Kedua, ada potensi keterlibatan oknum DPRD dalam pusaran kasus ini,” kata Yeftha.

Ia pun mengingatkan bahwa sikap DPRD Malaka saat ini bisa menjadi catatan hitam dalam perjalanan karier politik mereka ke depan.

“Publik menilai dari setiap sikap yang ditunjukkan wakilnya di DPRD. Ini juga menjadi pelajaran penting bagi masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih calon wakil rakyat yang benar-benar peduli terhadap persoalan daerah,” tutupnya. (ito)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS