Tempo Langgar Kode Etik Jurnalistik, Fitnah Mentan Amran Poles-poles Beras Busuk

Sejak menjabat kembali sebagai Mentan pada Oktober 2023 lalu, Amran Sulaiman terus bergerak cepat melakukan bersih-bersih jajaran Kementan yang terlibat dalam korupsi.

Mentan Amran terkenal sebagai pejabat yang paling keras melawan praktik mafia pangan yang sebelumnya menggerogoti sistem distribusi dan keuangan negara di sektor pertanian.

Sebagai bagian dari pembenahan birokrasi, Mentan Amran berhasil mengungkap skandal mafia pupuk yang merugikan petani hingga Rp3,2 triliun.

Skandal ini melibatkan oknum Kementan yang bekerja sama dengan 5 perusahaan pembuat pupuk palsu dan 22 perusahaan yang memproduksi pupuk di bawah standar.

Sebanyak 11 pegawai dinonaktifkan, dan beberapa di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, baru-baru ini Mentan Amran memecat dua pejabat di lingkungan Kementan karena terbukti melakukan pungutan liar dan menyalahgunakan wewenang.

Kedua oknum itu meminta bayaran hingga Rp27 miliar dari pihak eksternal sebagai syarat mendapatkan proyek.

Mentan Amran juga telah secara konsisten memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Kementan sejak menjabat sebagai Mentan pada 2014 silam.

Selama masa kepemimpinannya tersebut, Mentan telah melakukan mutasi-demosi pegawai sebanyak 1.479 pegawai, diberikan sanksi 844 pegawai dan bahkan ada yang dipecat karena melakukan penyelewengan atau korupsi.

Bahkan, pernah dalam satu hari, Mentan Amran mencopot beberapa pejabat lingkup Kementan, mulai dari dirjen hingga direktur, yang dilakukan sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mereka sebagai tersangka kasus korupsi. 

“Mentan Amran menyebutkan bahwa tidak ada ruang bagi siapa pun melanggar peraturan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara merugikan petani, masyarakat, dan negara.  Sikap Mentan Amran sangat tegas menentang semua praktik korupsi, Mentan Amran sangat siap melawan semua mafia pangan,” tegas Arief.

Dewan Pers sendiri dalam keputusannya mewajibkan Tempo untuk mengubah judul visual menjadi lebih sesuai, menambahkan penjelasan serta permintaan maaf, dan memoderasi komentar bernada negatif terhadap pihak yang dirugikan.

Tempo juga diwajibkan melaporkan bukti tindak lanjut dalam waktu 3 x 24 jam.

“Putusan Dewan Pers sangat jelas: Tempo telah melanggar kode etik jurnalistik. Ini bukan sekadar koreksi, ini bentuk pengakuan bahwa fitnah telah terjadi. Sekarang publik bisa menilai siapa yang sungguh-sungguh membela pangan Indonesia dan siapa yang hanya ingin membuat gaduh dengan opini tendensius,” tutup Arief. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS