Status Transisi Darurat ke Pemulihan Dampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki Resmi Ditetapkan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Arnold Welianto

POS-KUPANG.COM,MAUMERE-Pemerintah Kabupaten Sikka secara resmi menetapkan status transisi dari darurat ke pemulihan atas dampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

Keputusan ini diambil melalui rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Ruang Rokatenda, Lantai 2 Kantor Bupati Sikka, Jumat (13/6/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, SH, dan dihadiri unsur Forkopimda, termasuk Kapolres Sikka, Dandim 1603, Ketua DPRD, Kalak BPBD, Kepala Basarnas, perwakilan Danlanal dan Kejari Sikka.

Dampak Masih Signifikan hingga Pertengahan 2025

Kalak BPBD Sikka, Putu Botha, menjelaskan bahwa meskipun fase tanggap darurat telah berakhir pada Desember 2024, dampak erupsi masih dirasakan hingga saat ini, terutama di lima desa terdampak di Kecamatan Talibura: Kringa, Timutawa, Udek Duen, Hikong, dan Ojan.

Baca juga: Petani Desa Kringa Sikka Sebut Hasil Panen Menurun Imbas Erupsi Lewotobi

Sebanyak 5.820 jiwa dari 1.839 KK masih mengalami gangguan penghidupan, termasuk kasus ISPA dan kerusakan fasilitas umum.

Data terbaru menunjukkan jumlah bangunan rusak meningkat dari 1.119 menjadi 1.259 unit, termasuk sekolah, tempat ibadah, dan Pustu Boganatar.

PVMBG dan BMKG mencatat aktivitas erupsi terakhir pada 18 dan 21 Mei, serta 10 Juni 2025, dengan status tetap di Level III (Siaga). Masyarakat diminta tidak beraktivitas dalam radius 6 km dari pusat erupsi, mengingat masih adanya semburan abu setinggi 10.000 kaki ke arah barat daya.

Sinergi Lintas Instansi

Kepala Basarnas Maumere menyatakan dukungan penuh atas penetapan status transisi ini. “Kajian BPBD sangat komprehensif dan menjadi dasar kuat pengambilan kebijakan. Kami siap terlibat dalam proses pemulihan, khususnya di bidang penyelamatan dan rehabilitasi,” ungkapnya.

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago secara resmi menetapkan status transisi ke pemulihan dan meminta seluruh pihak untuk mempercepat rehabilitasi infrastruktur, layanan dasar, serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.

“Penetapan ini adalah langkah penting. Kita butuh kerja sama lintas sektor dan dukungan dari pemerintah pusat agar proses pemulihan berjalan cepat, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS