40 Peserta dari NTT Ikut Peacemaker Training

“Rancangan Peraturan Daerah yang telah dinyatakan harmonis ada 5 yakni 1 dari Kabupaten TTS, 1 dari Kabupaten Kupang, 1 dari Kabupaten Sikka dan 2 dari Kota Kupang”, ungkap Kakanwil.

Ditambahkan, terdapat 34 Raperkada yang telah dinyatakan harmonis dengan rincian 1 dari Kabupaten Ngada, 1 dari Kabupaten Sumba Timur, 1 dari Kabupaten TTU, 1 dari Kabupaten Flotim, 1 dari Kabupaten Manggarai, 1 dari Kabupaten Manggarai Timur, 4 dari Kabupaten Ende, 4 dari Kota Kupang, 1 dari Kabupaten Alor dan 19 dari Kabupaten Sikka.

Kanwil Kemenkum NTT juga berkomitmen untuk melakukan pelindungan kekayaan intelektual (KI) di bumi flobamorata, baik itu KI personal maupun KI komunal.

Diperiode Januari hingga Mei 2025 tercatat Kanwil Kemenkum NTT telah melayani 393 permohonan Hak Cipta, 83 permohonan Merek, 4 permohonan Paten.

Tidak hanya KI, pelayanan hukum juga memfasilitasi pelayanan administrasi hukum umum yang meliputi, layanan pewarganegaraan, layanan PPNS, layanan Notaris, layanan Apostille, layanan fidusia, serta layanan operasional MKW, MPW, dan MPD Notaris.

Untuk layanan pewarganegaraan. Tercatat Tahun 2025 total penerimaan PNBP sebesar Rp 733.000.000,-, data Notaris 146 Pejabat, 38.307 Pendaftaran Layanan Fidusia dengan 15 layanan perubahan dan 9 layanan penghapusan.

Terdapat juga 160 Badan Hukum Aktif Perseroan Persekutuan Modal dan 348 Perseroan Perorangan. Terdapat pula 255 Badan Usaha Aktif berbentuk CV dan 1 Firma. Kanwil Hukum NTT juga memfasilitasi layanan Wasiat dengan data laporan 488 dan permohonan surat keterangan 10.461.

Layanan Pewarganegaraan ganda sebanyak 5 orang dimana 1 orang telah mengambil sumpah janji WNI dan 4 orang lainnya sementara berproses mengajukan permohonan WNI. Disamping itu tercatat juga 141 layanan PPNS dan 195 Layanan Legalisasi Apostille.

“Selain layanan AHU, Kanwil Kemenkum NTT juga berpartisipasi dalam mendukung program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden untuk membentuk Koperasi Merah Putih diseluruh Wilayah, tercatat 714 Koperasi yang berada diwilayah NTT,” ucap Kakanwil.

Kanwil Kemenkum NTT juga melaksanakan kegiatan Analisis Strategi Kebijakan, pengkajian, penelitian dan pengembangan hukum dan HAM melalui Sipkumham (Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM), melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Indeks Reformasi Hukum (IRH).

Meski saat ini Kanwil Hukum NTT baru saja melewati masa transisi pemisahan Kementerian dan tengah berada dalam situasi efisiensi anggaran, namun kata Silvester, jajaran Kanwil Kemenkum NTT berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan dengan optimal. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS