Program Pengendalian HIV-AIDS di Belu: Wakil Bupati Dorong Alokasi Dana Desa untuk Kader WPA

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, membuka kegiatan refleksi Program Pengendalian Terpadu HIV dan AIDS yang berlangsung di Gedung Wanita Betelalenok, Atambua, Selasa (27/5/2025). 

Dalam berbagai kesempatan tersebut, Wakil Bupati menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat untuk menekan laju peningkatan kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Belu.

“Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional, demi tercapainya kesadaran dan kemampuan setiap individu untuk hidup sehat. Salah satu prioritas kita adalah pengendalian penyakit menular, termasuk HIV dan AIDS,” ujar Vicente.

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Belu menunjukkan bahwa sejak tahun 2013 hingga November 2024, telah tercatat secara kumulatif 882 kasus HIV dan AIDS. Dari jumlah tersebut, 381 kasus merupakan HIV, 454 AIDS, dan 316 orang telah meninggal dunia.

“Usia produktif antara 25 hingga 45 tahun masih menjadi kelompok paling terdampak, dengan jumlah mencapai 582 kasus. Yang mencengangkan, ibu rumah tangga justru mencatatkan angka tertinggi sebanyak 296 kasus, diikuti wiraswasta, TKI, sopir, bahkan PNS/TNI/Polri,” ungkap Vicente. 

Baca juga: Jelang Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus, Polres Belu Jalin Silaturahmi Bersama Tokoh Agama

Ia menyebut fenomena ini sebagai peringatan serius bahwa penyebaran HIV tidak mengenal batas profesi maupun status sosial.

Wakil Bupati mengapresiasi kolaborasi enam tahun antara Pemerintah Kabupaten Belu dan Yayasan UPKM/CD Bethesda Yakkum yang dimulai sejak Juli 2019. 

Menurutnya, program ini telah berhasil membentuk dan memperkuat kelompok dukungan sebaya serta kader Warga Peduli AIDS (WPA) di delapan desa dan kelurahan sasaran.

“Melalui pelatihan, pendampingan, dan advokasi, para WPA telah menunjukkan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV. Kita tidak boleh berhenti di sini,” tegas Vicente.

Ia menambahkan saat ini layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan (PDP) telah terjadi, termasuk di RSUD Atambua dan RS Marianum Hailulik. Upaya serupa juga tengah dikembangkan di Puskesmas Wedomu dan Fatubenao.

Pada kesempatan itu, Vicente mendorong pemerintah desa dan kelurahan untuk mengalokasi anggaran ADD dan dana kelurahan guna mendukung keinginan program WPA.

“Kita tidak boleh mengabaikan desa dan kelurahan yang sudah menjadi pionir. Harus tetap ada pendampingan dan koordinasi agar hasil yang telah dicapai tidak hilang begitu saja,” ujarnya.

Vicente juga menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat agar tidak lagi menganggap HIV/AIDS sebagai penyakit yang menakutkan atau tabu.

"Penyakit ini ikut bisa dikendalikan. Jangan takut untuk memeriksa. Bahkan saya menganjurkan agar kita, para ASN, juga tes HIV agar menjadi contoh dan sekaligus mendorong deteksi dini," tegasnya.