Ketua IGTKI-PGRI NTT Lantik Pengurus Baru di Belu, Soroti Minimnya Formasi CPNS untuk Guru TK

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA- Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Monika D.P. Malelak, S.Pd, melantik pengurus IGTKI-PGRI Kabupaten Belu periode 2025-2029. 

Kegiatan ini berlangsung di Gedung Wanita Betelalenok Atambua, Jumat (23/5/2025), dan dihadiri Plt Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Belu, Maximus Mali, Kabid Bidang PAUD, Kabid Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal (PNF) Blasius Bria, Yosefina Leny Marlina Katho Johanes serta tamu undangan lainnya. 

Ketua IGTKI-PGRI Provinsi NTT, Monika D.P. Malelak, menegaskan IGTKI-PGRI merupakan organisasi profesi yang telah berdiri selama 75 tahun dan memiliki struktur dari tingkat pusat hingga kecamatan. 

Ia menekankan pentingnya menjaga eksistensi organisasi ini di tengah tantangan zaman, khususnya dalam pengembangan keterampilan dan kompetensi guru TK.

"Organisasi ini satu-satunya yang melekat pada profesi guru TK. Sayangnya, perhatian pemerintah terhadap guru TK masih sangat minim, terutama terlihat dari tidak adanya formasi CPNS bagi guru TK dalam beberapa tahun terakhir," kritik Monika.

Baca juga: Wakil Bupati Belu Kesal Kuota DTKS 125.000 Tidak Semua Terserap

Ia menyebut guru TK sebagai pendidik yang paling tulus dan kreatif, karena setiap hari mereka menghadapi tantangan besar dalam mendampingi, membina, serta membentuk karakter dan kemandirian anak-anak usia dini.

"Bayangkan, di rumah saja satu anak bisa membuat pusing orang tuanya, apalagi guru TK yang harus membina banyak anak sekaligus. Ini pekerjaan yang luar biasa," ujarnya. 

Ia berharap para pengurus baru dapat menjalin kemitraan yang kuat dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Belu, agar program-program inovatif yang dirancang bisa mendapatkan dukungan penuh, baik secara moral maupun anggaran.

Monika juga mengingatkan bahwa legalitas dan kesejahteraan guru TK harus menjadi perhatian serius pemerintah. Banyak guru TK yang belum mengikuti program sertifikasi atau Pendidikan Profesi Guru (PPG) karena latar belakang pendidikan mereka tidak linier, meski mereka sudah lama mengabdi.

"Sekarang, ada banyak jalur pendidikan PAUD yang bisa diakses, termasuk program S1 dan D2 jalur cepat. Pemerintah perlu memberi peluang dan dukungan lebih besar kepada para guru yang sudah mengabdi sekian lama," tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPC PP PAUD Kabupaten Belu, Yosefina Leny Marlina Katho Johanes, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, guru, dan organisasi profesi untuk meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini.

Baca juga: 400 Guru IGTKI-PGRI Ramaikan Jalan Sehat di CFD Kupang

“Di dalam pendidikan anak usia dini, peran guru sangat strategis sebagai motor penggerak peningkatan kualitas anak. Kami di PP PAUD siap mendukung kerja IGTKI maupun organisasi lain yang bergerak di bidang PAUD,” ujarnya.

Yosefina mengatakan saat ini jumlah PAUD di Belu mencapai sekitar 230 lembaga, sebagian besar dikelola secara mandiri oleh perseorangan atau yayasan. 

Hal ini, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri dalam hal pembukaan formasi ASN karena keterbatasan sekolah TK negeri yang hanya berjumlah tiga.

“Kami berupaya mendorong kolaborasi antara penyelenggara PAUD dan pemerintah agar tercipta peluang formasi ASN untuk guru-guru PAUD. Harapannya, ke depan semakin banyak lembaga yang dapat dinegerikan,” jelasnya. (gus) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS