Tamu Umbu Pingngiai Sebut Pemkab Sumba Timur Serius Lindungi Perempuan dan Anak

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Budiman

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur menyampaikan keseriusannya terhadap perlindungan perempuan dan anak, serta pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana (KB).

Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pengendalian Penduduk dan KB, Tamu Umbu Pingngiai, kepada Pos Kupang, Senin (19/5).

Umbu Tamu, mengatakan, DP3A terus menjalankan fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui berbagai program. Seperti sosialisasi, advokasi, penguatan masyarakat, serta pendampingan terhadap anak dan akseptor KB.

“Kami melaksanakan sosialisasi dan advokasi, penguatan masyarakat, pendampingan anak (korban) dan kepada kader atau akseptor yang membutuhkan pelayanan KB implan, suntik dan kondom,” katanya.

Selain itu, katanya, DP3A juga memberikan pelatihan pangan lokal untuk penguatan ekonomi rumah tangga dan bantuan benang bagi kelompok tenun ikat sesuai dengan anggaran berjalan. Pelatihan ini melibatkan kelompok ibu-ibu di desa target.

Terkait kekerasan seksual, Umbu Tamu, mengatakan, pihaknya berprinsip menekan angka kejadian serendah mungkin. Bahkan sampai tidak ada kasus sama sekali.

“Kita berupaya menekan serendah-rendahnya bahkan tidak ada kejadian,” lanjutnya.

Namun, ia mengakui, beberapa waktu terakhir terdapat sejumlah kasus dan saat ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian.

Sementara ini, DP3A menerima laporan sejumlah 14 kasus yang masuk sejak 2024. Semuanya terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Sebanyak 14 kasus yang diterima adalah kasus perempuan dan anak. Diterima dan didampingi sejak tahun 2024,” sebutnya.

Ia menjelaskan, DP3A Sumba Timur memiliki rumah perlindungan yang dilengkapi tenaga perawat, serta pendamping psikolog dan psikiater. Ia berharap, para korban bisa datang jika membutuhkan pendampingan.

Umbu Tamu juga menjelaskan, pihaknya juga rutin melakukan sosialisasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, serta berbagai kelompok masyarakat lainnya.

Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran kolektif dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.