Krisis Sampah Dimulai dari Keranjang Belanja

Oleh: Agustina Etin Nahas, SP., M.Si 

Dosen Faperta Undana

POS-KUPANG.COM, KUPANG --  Indonesia saat ini menghadapi darurat sampah yang tak bisa lagi diabaikan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), timbunan sampah nasional tahun 2024 mencapai 32,6 juta ton.

Ironisnya, sekitar 40,34 persen atau lebih dari 13 juta ton di antaranya tidak terkelola dengan baik, berakhir mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat.

Di balik angka-angka besar itu, ada satu persoalan fundamental yang jarang disoroti secara serius: budaya konsumtif.

Kita hidup dalam sistem sosial yang secara tidak langsung mendorong perilaku konsumsi berlebihan.

Iklan digital, tren media sosial, serta kemudahan belanja daring mendorong masyarakat untuk membeli lebih dari yang mereka butuhkan.

Baca juga: Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis Melepas Gengsinya dan Ikut Memilah Sampah

Barang-barang dengan umur pakai pendek, terutama dari plastik dan tekstil, menjadi kontributor utama tumpukan sampah yang terus membengkak.

Survei Nielsen 2023 memperkuat hal ini, menunjukkan bahwa sebagian besar generasi muda di Indonesia cenderung membelanjakan pendapatannya untuk barang konsumsi instan seperti fashion, gadget, dan makanan cepat saji.

Imbasnya, timbulan limbah dari kemasan dan produk sekali pakai meningkat tajam.

Komposisi sampah nasional tahun 2024 masih didominasi oleh sisa makanan (41,6 % ) dan plastik (18,71 % ), dengan rumah tangga sebagai penyumbang utama sebesar 50,8 % .

Artinya, krisis sampah tidak hanya soal pengelolaan di hilir, tetapi lebih dulu harus dibenahi dari hulu, yakni dari pola konsumsi masyarakat.

Kondisi Terkini Kota Kupang

Masalah ini juga nyata terasa di Kota Kupang. Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) menyebutkan bahwa timbulan sampah harian mencapai sekitar 250 ton.

Sebagian besar sampah tersebut berakhir di TPA Alak yang kini sudah mendekati kapasitas maksimal.

Sayangnya, kebiasaan memilah sampah di tingkat rumah tangga masih sangat minim, memperparah kondisi lingkungan sekitar.

Tidak hanya di darat, dampak budaya konsumtif juga terlihat di laut. Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa lebih dari 620 ribu ton plastik dari Indonesia mencemari lautan setiap tahun, termasuk wilayah pesisir NTT.

Sampah ini tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga mengancam mata pencaharian nelayan lokal.

Butuh Perubahan Pola Pikir

Pemerintah telah menargetkan 100 % pengelolaan sampah nasional pada tahun 2029, sebagaimana tercantum dalam rencana RPJMN yang baru.

Namun target ini hanya bisa tercapai jika didukung perubahan pola pikir masyarakat dan peran aktif semua pihak: pemerintah, industri, serta komunitas lokal.

Masyarakat harus didorong untuk berperilaku konsumsi bijak: membeli sesuai kebutuhan, memilih produk ramah lingkungan, membawa tas belanja sendiri, serta memilah sampah sejak dari rumah. Industri pun harus menerapkan prinsip Extended Producer Responsibility (EPR), yakni bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan hingga pasca-konsumsi.

Di tengah tantangan besar, harapan tetap ada. Komunitas-komunitas seperti Kupang Bersih dan beberapa sekolah di Kota Kupang mulai menerapkan program zero waste dan bank sampah. Upaya-upaya kecil ini, jika diperluas, dapat menjadi fondasi perubahan besar.

Mengurangi sampah bukan hanya soal membuang dengan benar, tapi lebih penting: tidak menciptakan sampah sejak awal. Karena pada akhirnya, krisis sampah dimulai bukan di tempat pembuangan, melainkan dari keranjang belanja kita sendiri. (*)

Agustina Etin Nahas, SP., M.Si (pemerhati lingkungan dan penulis lepas yang fokus pada isu konsumsi berkelanjutan, tinggal di Kupang).

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS