Pemegang Saham Ungkap Alasan RUPSLB Bank NTT Alot 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Sejumlah pemegang saham di Bank NTT mengungkap alasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank NTT berjalan alot. 

Adapun RUPSLB Bank NTT berlangsung, Rabu (14/5/2025) pukul 16.00 WITA hingga 01.00 WITA, Kamis, (15/5/2025) di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT. 

RUPSLB Bank NTT kali ini terbilang lama. Lebih dari 10 jam agenda itu berlangsung.

Sebelumnya, para pemegang saham sempat melakukan pertemuan tertutup di lantai 3 Hotel Aston pada Rabu siang. 

"Di RUPS Luar Biasa kami membahas perubahan AD/ART yang kami sesuaikan dengan undang-undang PT dan peraturan OJK," kata Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank NTT, yang juga Gubernur NTT, Melki Laka Lena, Kamis dini hari dalam pernyataan kepada wartawan. 

Baca juga: RUPS LB Bank NTT di Kantor Gubernur NTT, Pemegang Saham Ungkap Sesuatu

Dia berkata, perubahan itu menjadi atensi bersama para pemegang saham sehingga semua proses berjalan dengan baik. Selain itu, RUPSLB Bank NTT juga melakukan penilaian kerja dari Komite Remunerasi dan Nominasi atau KRN. 

Melki menyebut, penilaian terhadap KRN untuk mengecek format yang digunakan untuk penilaian bagi calon Komisaris maupun Direktur Utama dan Direksi.

Tidak ada perubahan lebih jauh dari format yang selama ini digunakan. 

Melki menyebut, pengisian sejumlah jabatan itu tetap melakukan konsultasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar mendapat petunjuk sesuai dengan aturan yang berlaku. 

"Sempat ada deadlock beberapa kali, kita telepon OJK untuk meminta pendapat. Saya pikir kami sudah maksimal. Semua Bupati tumpah ruah menyangkut Bank NTT. Menjadi lama karena semua bicara, pemegang saham Seri B juga bicara," katanya. 

Melki mengeklaim, RUPSLB itu telah mendapat berbagai masukan dan usulan dari kelompok perbankan, akuntan dan pakar agar Bank NTT kedepannya lebih baik dari saat ini. 

Baca juga: RUPS LB Bank NTT Alot, Sempat Ada Pertemuan Sebelum Acara 

Waketum DPP Golkar itu mengatakan, Bank NTT saat ini sedang merubah diri. Semua pemegang saham sepakat agar ada perubahan lebih mendalam di Bank NTT. 

"Kami percaya bahwa keputusan hari ini lebih baik. Dari sisi kami sebagai Kepala Daerah, Bank ini dikelola dengan terlalu kuat dominasi politik. Kita lihat jajaran Direksi dan Komisaris (yang baru), semua orang-orang ekonom, orang-orang perbankan," ujarnya. 

Pemegang saham, kata dia, juga menilai latar belakang dari setiap calon Komisaris dan Direksi.

Semuanya diteliti dengan secara rinci dari sisi hukum, moral dan lainnya. 

Drama RUPS LB tidak berhenti di situ. Beberapa keputusan sebelumnya juga dibatalkan. Salah satunya menyangkut perwakilan Bank Jatim yang awalnya diajukan sebagai Direktur Kredit, namun kemudian digeser ke posisi Direktur Kepatuhan sesuai permintaan Bank Jatim.

"Ada beberapa pembatalan juga hasil kali lalu bahwa Direktur Kredit dari Bank Jatim sudah kami putuskan diubah karena Bank Jatim mintanya di Direktur Kepatuhan," ungkapnya.

Selain itu, dua nama calon komisaris yang sebelumnya telah lolos seleksi, yakni Sekda NTT Kosmas Lana dan Allo Liliwery, juga dibatalkan karena masa seleksi mereka sudah berakhir pada 6 Mei 2025.

"Kemudian Komisaris yang kali lalu Pak Kosmas Lana dan Pak Allo Liliwery juga karena sudah selesai 6 Mei 2025 kemarin, maka kami tadi sudah batalkan juga dalam keputusan RUPS LB tadi," katanya.

Bupati Timor Tengah Utara (TTU) Falent Kebo yang juga salah satu pemegang saham berujar, alotnya RUPSLB kali ini karena ada dinamika perihal aturan yang digunakan dalam proses seleksi. 

"Kita mempermasalahkan aturan yang dipakai dalam seleksi. Sehingga kita menganulir kembali semua, ke Juknis yang digunakan di Tahun 2023, kemudian kita tetapkan ulang di RUPS sekarang dan menjadikan dasar penetapan" katanya usai RUPSLB Bank NTT. 

Pemilik saham terbesar keempat di Bank NTT itu menyebut, format seleksi yang digunakan oleh KRN sempat diprotes pemegang saham. Alhasil terjadi dinamika dalam forum itu. Meski pada akhirnya dirubah setelah disepakati bersama. 

"Kita bahas pasal per pasal jadi lama," katanya. 

Falent juga menyebut, usulan dua nama di jajaran Direktur Utama pun sempat dipermasalahkan. Perlu ada usulan lebih agar menjadi alternatif bila tidak memenuhi penilaian di OJK. 

Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk juga mengungkapkan dinamika selama RUPSLB Bank NTT berlangsung berjam-jam. Ia mengaku sempat mempertanyakan penambahan Direksi baru. 

"Saya sempat mempertanyakan, kan itu tidak dibuka lowongannya tambahan posisi itu. Tapi ini kan putusan RUPS wadah tertinggi," kata dia. 

Dia menyerahkan apapun keputusan yang dikeluarkan OJK pihaknya akan menerima. Sebab, itu merupakan kesepakatan bersama dari forum puncak perusahaan perbankan itu. 

Paulus juga menyebutkan, dirinya sempat menayangkan strategi yang akan digunakan oleh para jajaran Direksi maupun Komisaris untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Bank NTT. Menurut dia, saat ini Bank NTT punya NPL hingga pengawasan tinggi. 

"Beliau (salah satu Calon Dirut Charlie Paulus) menjawab dengan strategi, tetapi nanti kita lihat. Harapan saya kedepan Bank ini bisa lebih sehat, dan menguntungkan semua pihak," kata Paulus. 

Bupati Kupang, Yos Lede yang merupakan salah satu pemegang saham mayoritas mengatakan, sudah ada perbaikan manajemen di Bank NTT. Yos mengaku dinamika yang berlangsung merupakan hal lumrah. 

Dua nama yang diusulkan, kata dia, merupakan sesuatu yang demokratis. Menurut dia, dua nama yang diusulkan juga telah dilakukan kajian oleh semua pemegang saham. Nantinya OJK akan memutuskan sosok Direktur Utama Bank NTT.  

"Mulai sekarang kita kawal, melayani dengan baik dan eksis dan menjadi kebanggaan masyarakat NTT," kata Yos. 

Tugas KRN

Sementara itu Ketua KRN, Prof Frans Gana menyebut sejumlah nama yang masuk dalam tim asesor yang menilai para calon Komisaris dan Direktur Utama serta Direksi Bank NTT. 

Sejumlah nama itu, kata dia, Dr Dini Purbasari, Dr Robertus Bilitea, dan Dr Aloysius Kik serta Prof Frans Gana dan Prof Fred Benu. 

"Sesuai SK. Asesor itu dia melakukan wawancara dan penilaian kompetensi berdasarkan kertas kerja yang ada," katanya. 

Kertas kerja yang dimaksudkan meliputi latar belakang, kredit macet, integritas, kesesuaian jabatan dan tidak terlibat dalam masalah hukum. 

Dia menyebut, dalam RUPSLB yang berlangsung semua sepakat untuk dua nama yang diusulkan menjadi Direktur Utama, termasuk jajaran Komisaris dan Direksi. Nantinya, dua nama itu dikirim ke OJK. 

Paling lama, kata dia, proses di OJK berlangsung hingga tiga bulan. Saat ini posisi sementara Direktur Utama Bank NTT diemban oleh seorang Pelaksana tugas (Plt). 

"Kami, kita kasih nilai saja, keputusan pemilik Bank. RUPS yang menentukan. Kami hanya membantu pemilik Bank, RUPS. Psikolognya kalau salah satu gugur, kita tidak mengulang lagi, kalau tidak terisi segera kita berpotensi menjadi Bank tidak sehat," ujarnya. 

Dia mengatakan, good corporate governance (GCG) Bank NTT saat ini ada di angka 3. Sehingga sangat penting agar struktural bisa terisi. Sebab, semakin lama itu dibiarkan maka GCG bisa terkoreksi alias tergerus. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS