Belu Terkini

Realisasi APBN Triwulan I Melalui KPPN Atambua Capai 19,9 Persen

Total realisasi APBN mencapai Rp 653.022.338.997 miliar atau 19,9 persen dari total pagu anggaran yang dikelola KPPN Atambua

Penulis: Agustinus Tanggur | Editor: Edi Hayong
POS-KUPANG.COM/KPPN ATAMBUA
ILUSTRASI- Foto Bendungan Haekrit di Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.  

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA- Kinerja penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Atambua hingga akhir Maret 2025 tercatat solid dan stabil. 

Total realisasi APBN mencapai Rp 653.022.338.997 miliar atau 19,9 persen dari total pagu anggaran yang dikelola KPPN Atambua selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Hal tersebut disampaikan Kepala KPPN Atambua, Mauritz Meta, dalam keterangan persnya pada Sabtu 3 Mei 2025.

"Realisasi ini terdiri dari realisasi APBN untuk Belanja Pemerintah Pusat melalui Satuan Kerja sebesar Rp98.861.956.245,00 (24,61 persen dari total pagu belanja pemerintah pusat), dan melalui Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Malaka adalah sebesar Rp554.161.282.752,00 (19,93 persen dari total pagu TKDD)," ujar Mauritz Meta

"Sedangkan dari sisi pendapatan sampai dengan Triwulan I 2025, total realisasi pada Triwulan I 2025 adalah sebesar Rp24.702.426.601 yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp11.248.822.107, dan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp13.453.604.494," tambahnya. 

Baca juga: Realisasi APBN Dilingkup KPPN Atambua Capai 63,93 Persen, Stakeholder Diimbau Akselerasi Kegiatan

Sementara, untuk realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada Satuan Kerja meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp79.310.552.653 (27,94 persen dari total pagu), Belanja Barang sebesar Rp19.108.101.442 (10,58 persen dari total pagu) untuk Belanja Barang, Belanja Modal sebesar Rp442.402.150 (1,23 persen dari total pagu). 

"Persentase Realisasi Belanja Pegawai telah mencapai target realisasi di Triwulan I yaitu 20 perse dari total pagu yang dikelola. Pencapaian atas realisasi belanja pegawai ini didukung dengan adanya realisasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pada Maret 2025 yang telah disalurkan oleh Satker di KPPN Atambua sebesar Rp15.428.471.683," rincinya. 

Ia juga menyatakan, pada Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada Triwulan I Tahun 2025 adalah untuk Kabupaten Belu sebesar Rp182.392.624.402 yang terdiri dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp148.457.436.000, Dana Bagi Hasil sebesar Rp291.869.250, DAK Non Fisik sebesar Rp30.828.874.556, dan Dana Desa sebesar Rp2.814.444.596. 

Untuk Kabupaten TTU sebesar Rp215.947.789.200, terdiri dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp.179.580.208.000, Dana Bagi Hasil sebesar Rp.432.132.500, DAK Non Fisik sebesar Rp31.155.129.500, dan Dana Desa sebesar Rp4.780.319.200. 

Selanjutnya untuk Kabupaten Malaka sebesar Rp.155.820.869.150, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp125.601.776.000, Dana Bagi Hasil sebesar Rp330.851.250, DAK Non Fisik sebesar Rp29.888.241.900.

Baca juga: KPPN Atambua: Realisasi APBN Hingga Akhir Oktober 2024 Capai 81,02 Persen

"Untuk penyaluran DAK Fisik, belum ada realisasi penyaluran sampai dengan Triwulan I 2025 dikarenakan pemerintah daerah masih dalam tahap melengkapi dokumen syarat salur untuk penyaluran DAK Fisik," jelasnya. 

Ia juga mengatakan KPPN Atambua senantiasa berkoordinasi dan mendorong pemerintah daerah untuk segera melengkapi dokumen syarat salur agar penyaluran transfer ke daerah dapat lebih cepat dan optimal.

"KPPN akan terus melakukan monitoring dan mendorong seluruh Satuan Kerja di wilayah KPPN Atambua agar dapat memenuhi target penyerapan yang ditetapkan di Triwulan II yaitu Belanja Pegawai sebesar 50 persen, Belanja Barang 50 persen, dan Belanja Modal sebesar 40 persen," ungkapnya. 

Ia menegaskan, KPPN Atambua sebagai Treasurer dan Financial Advisor untuk Satuan Kerja maupun Pemerintah Daerah, terus berupaya membangun sinergi yang konstruktif sehingga kualitas kinerja pelaksanaan anggaran menjadi semakin baik, akuntabel dan berdampak optimal bagi perekonomian daerah maupun kesejahteraan Masyarakat di tiga kabupaten ini. (gus

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved