Pemprov NTT Bentuk Tim Teknis untuk Tinjau Geothermal di Flores

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membentuk tim teknis untuk meninjau pengembangan panas bumi atau geothermal di Flores.

Hal ini disampaikan Gubernur NTT Melki Laka Lena di Kupang, Selasa (29/4/2025).

"Hal ini untuk menindaklanjuti pendapat masing-masing pihak pengembang, serta para bupati dan juga Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) NTT," kata Melki Laka Lena.

Menurut Melki Laka Lena, pihaknya telah menggelar rapat pembahasan tentang geotermal di Kupang bersama dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi. 

Ia mengatakan, tim yang dibentuk akan turun ke lapangan untuk mengamati kondisi dan isu di masing-masing lokasi yang akan melakukan uji petik sebagai langkah lebih lanjut. 

Nantinya, bersama dengan para bupati, wakil bupati, dan jajaran, Gubernur NTT akan turun dan mengecek satu per satu untuk mendapat data dan informasi yang akurat. 

Baca juga: Evaluasi Geothermal di Flores, Gubernur NTT: Kita Bahas Lagi 

"Dalam hal ini ada pro dan kontra dan saya juga ingatkan agar kita bergerak dengan tenang dan hindari pergerakan yang bersifat demo dan provokatif," papar Melki Laka Lena. 

Pemprov NTT dan Pemerintah Pusat, ujar dia, akan meneruskan kebijakan ini. 

Melki juga mengatakan dirinya tidak akan tutup mata bila ada penolakan ataupun protes di lapangan. 

"Kami membuka ruang diskusi dan melakukan komunikasi dengan setiap aspirasi," ujar Melki. 

Melki menambahkan, isu mengenai panas bumi tersebut harus segera diselesaikan dengan cepat karena ini salah satu pintu NTT menjadi provinsi yang sejahtera. 

Dia menambahkan, pengembangan geotermal saat ini yang sudah berjalan baik dan bagus akan tetap dilanjutkan. Sedangkan yang masih kurang atau terkendala dapat diperbaiki sesuai aspirasi. 

Sementara yang kurang baik atau tidak bisa dikembangkan lagi maka akan ditutup. 

Baca juga: Opini: Anomali Pembangunan Geothermal

Melki berujar, Pemprov NTT berkomitmen memperhatikan beberapa hal di antaranya menjamin transparansi penuh dalam seluruh proses pengembangan panas bumi, termasuk membuka data lingkungan dan hasil audit independen kepada publik. 

Selain itu mengutamakan keterlibatan masyarakat adat dan tokoh lokal dalam setiap tahap pembangunan, sejak sosialisasi awal hingga operasionalisasi proyek.