Ketua Fraksi Amanat Sejahtera DPRD NTT Sebut Praktik Fee Tata Niaga Ternak Merugikan 

Sekretaris Komisi II DPRD NTT, Junaidin  Mahasan, menyebut pihaknya akan menelusuri dugaan praktik itu. Bila terbukti, DPRD merekomendasikan pemerintah untuk memberi tindakan setimpal bagi oknum tersebut. 

"Jika nanti terbukti praktek itu dilakukan oleh oknum Dinas Kabupaten ataupun oknum Dinas Provinsi maka kita minta kepada Bupati atau Gubernur segera berhentikan oknum tersebut dari jabatan serta di proses secara hukum," kata dia. 

Politikus PSI itu juga menanggapi Pergub 52 tahun 2003. Dia mengaku mendapat keluhan 

dari masyarakat dan pengusaha pada saat reses dan pengawasan. DPRD akan menyampaikan ke Gubernur NTT agar bisa tinjau kembali. 

"Harapan kami kepada pemerintah dan pengusaha untuk terus bekerja sama sesuai dengan regulasi yang ada, kita jadikan NTT sebagai Provinsi penghasil ternak yang berkualitas," kata Sekretaris PSI NTT itu. (fan)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS