Ketua Fraksi Amanat Sejahtera DPRD NTT Sebut Praktik Fee Tata Niaga Ternak Merugikan 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Ketua Fraksi Amanat Sejahtera (PAN-PKS) DPRD NTT, Kristoforus Loko, menyebut dugaan praktik fee pada tata niaga ternak sangat merugikan para peternak atau pelaku usaha di NTT. 

Menurut Kristoforus Loko,  praktik semacam itu merupakan pungutan liar. Sebab, tidak diatur dalam aturan yang berlaku. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta perilaku itu dihentikan. 

"Praktik seperti memungut atau biaya yang diminta oleh para petugas di lapangan, terkait perizinan dan lain-lain diluar regulasi itu tentu tindakan ilegal dan liar. Itu merugikan pengusaha atau pelaku bisnis di bidang peternakan," kata dia, Selasa (15/4/2025). 

Kristoforus Loko, mengatakan, arahan Presiden Prabowo Subianto agar memberikan kemudahan usaha bagi pelaku usaha agar ekonomi bisa tumbuh di daerah. Adanya praktik semacam ini, kata dia, Gubernur dan Bupati harus melakukan tindakan terhadap oknum nakal itu. 

Menyangkut bobot ternak yang dinilai memberatkan, ia mengaku pernah mendapat keluhan dari peternak lokal. Bobot yang ditetapkan pemerintah 275 kilogram, sangat sulit didapatkan peternak. 

Persoalan ini, katanya, perlu dilakukan kajian ulang oleh pemerintah. Analisis itu bisa mengukur ulang bobot rata-rata secara umum yang diperoleh para peternak sehingga bisa dipenuhi dan tidak merugikan peternak. 

"Bagaimanapun ternak yang dipelihara itu bisa memberikan kontribusi ekonomi untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga. Dari situ juga bisa untuk biaya sekolah dan kesehatan. Yang tentu mereka sandarkan itu ke ternak yang mereka pelihara," ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT ini. 

Namu demikian, Kristoforus Loko mendorong agar kesulitan mencapai bobot yang ditetapkan itu mesti menjadi cambuk. Hal itu juga perlu dievaluasi, sebab di daerah lainnya justru bobot yang ada bisa dicapai para peternak. 

Modernisasi peternakan harus dilakukan lewat kerja sama antar pemerintah dan pengusaha ataupun peternak di NTT. Kalaupun tidak dilakukan, maka alternatifnya adalah melakukan revisi terhadap Peraturan Gubernur yang memuat ketentuan bobot ternak yang di antardaerah-kan. 

"Tentu kita harus memiliki komitmen bersama untuk menjaga kualitas ternak kita. Jangan sampai karena ingin memenuhi kuota, dan antar pulau-kan ternak yang tidak berkualitas, tentu merugikan nilai jual ternak kita," kata anggota DPRD NTT Dapil V itu. 

Kristoforus Loko berharap ada pemahaman bersama dari semua pihak agar tetap menjaga dengan baik kualitas ternak. Tidak boleh ada akal-akalan dari pengusaha maupun pemerintah yang bisa menimbulkan kerugian bersama. 

Karena, minat dan harga dari pembeli akan sangat dipengaruhi oleh kualitas dari ternak yang ada. Tidak boleh, kata dia, hanya segelintir orang yang mendapat keuntungan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan. 

Apalagi, branding NTT sebagai lumbung ternak. Citra ini perlu dijaga dan jangan sampai dicederai hanya karena perilaku orang yang tidak bertanggungjawab. Mutu dan kualitas, menurut adalah sesuatu kewajiban dari pengusaha maupun pemerintah. 

"Kalau ada praktik yang tidak benar, tidak sesuai regulasi itu dihentikan. Kita harus menjaga kualitas ternak kita," katanya.