DPRD NTT Kutuk Dua Dokter Mogok di Sikka Berujung Pasien Meninggal Dunia 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - DPRD NTT mengutuk sikap dua dokter di Rumah Sakit TC. Hillers Maumere Kabupaten Sikka yang berujung pada meninggalnya pasien karena keterlambatan penanganan. 

Komisi V DPRD NTT telah memanggil Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan perhimpunan rumah sakit maupun tenaga kesehatan di NTT untuk membahas itu dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP), Jumat (11/4/2025) siang. 

Rapat itu dipimpin Ketua Komisi V DPRD NTT Muhamad Supriyadin Pua Reke, dan dihadiri pimpinan maupun anggota Komisi V DPRD NTT. 

Muhamad Ansor, anggota Komisi V DPRD NTT dalam forum itu menyebut persoalan itu harusnya tidak tidak terjadi. Dia bahkan mendorong pencabutan izin praktik bagi dua dokter anastesi itu. 

"Komisi V DPRD mengutuk keras (kejadian) ini," kata Ansor, Jumat. Dia meminta Ketua Komisi V DPRD NTT Pua Reke juga mengeluarkan pernyataan yang sama. 

Baca juga: Komisi V DPRD NTT Sayangkan Protes Nakes di RSUD Johannes Kupang 

Pua Reke menyebut, Komisi V DPRD NTT mengutuk persoalan di Rumah Sakit TC Hillers Maumere. Dia harap tidak ada lagi masalah semacam ini di NTT. 

“Kami Komisi V DPRD Provinsi NTT mengutuk keras kejadian di RSUD Maumere yang sebabkan ibu dan anak meninggal dunia. Tidak boleh terjadi lagi,” kata dia. 

Anggota DPRD NTT lainnya, Mercy Piwung meminta Pemerintah Kabupaten Sikka maupun Pemerintah Provinsi NTT segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mendatangkan dokter pengganti. 

Sebab, kata dia, kebutuhan dokter sangat penting bagi pelayanan di Rumah Sakit itu. Sisi lain, hampir semua fasilitas kesehatan di NTT, juga mengalami masalah yang sama yakni kekurangan dokter, terutama dokter ahli. 

"Ini kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mendatangkan," katanya. 

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Agus Nahak menyesalkan absennya dokter anestesi di RSUD TC. Hillers saat pasien dalam kondisi kritis membutuhkan penanganan.

"Apapun alasannya, meninggalkan tugas dalam situasi kritis adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Harus ada sanksi yang tegas dan setimpal agar ada efek jera. Ini penting, supaya tidak terulang kembali di masa depan," kata dia. 

Kejadian tragis ini menjadi momentum refleksi dan evaluasi bagi seluruh pemerintah daerah agar lebih serius dalam menjamin layanan kesehatan dasar yang layak bagi masyarakat.

Agus menilai ketiadaan dokter spesialis seperti anestesi bukan hanya soal teknis, melainkan soal keberpihakan kepala daerah terhadap sektor kesehatan.