BPPD TTU di Balik Launching Pembukaan Pintu Perbatasan RI-RDTL Distrik Oecusse di PLBN Napan 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon 

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten TTU, Kristoforus Abi, menyebut Pemerintah Kabupaten TTU melalui BPPD Kabupaten TTU memiliki peran penting di balik layar dalam mengupayakan dibukanya pintu perbatasan RI-RDTL Distrik Oecusse di PLBN Napan, Kamis, 10 April 2025. 

Ia menjelaskan, semestinya pasca peresmian PLBN Napan pada 2 Oktober 2024 lalu, oleh Mantan Presiden RI, Joko Widodo, sehari setelahnya langsung dibuka portal perbatasan RI-RDTL untuk perlintasan barang dan jasa. 

Namun, pihak Timor Leste meminta agar pembukaan pintu perlintasan ditunda untuk sementara waktu. Hal ini disebabkan oleh Posko Integrado milik Timor Leste belum tuntas. 

Ditundanya pembukaan pintu perlintasan perbatasan di PLBN Napan ini sempat mengusik Kristoforus.

Pasalnya, hal yang paling utama adalah kepentingan masyarakat yang dilayani di kawasan perbatasan dimana animo masyarakat untuk melintasi perbatasan dari Indonesia ke Negara Timor Leste Distrik Oecusse sangat tinggi.

"Karena melalui Wini itu membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar dan jarak yang jauh akhirnya mereka mengambil jalan pintas melalui jalur-jalur ilegal," ungkapnya kepada POS-KUPANG.COM, Rabu, 9 April 2025.

Prihatin dengan kondisi tersebut, selaku kepala OPD teknis yang membantu Bupati TTU mewujudkan keinginan masyarakat ini maka pada, 5 November 2024, Pemkab TTU kemudian menyurati kepala BNPP memohon agar segera dibuka kembali pintu perbatasan.

Surat tersebut kemudian dibalas oleh BNPP dengan menyampaikan bahwa, pada dasarnya Pemerintah Indonesia sudah siap untuk pembukaan pintu perlintasan di PLBN Napan ini. Namun pihak Timor Leste yang belum siap dengan alasan pintu gedung Integrado milik mereka belum tuntas dikerjakan.

Kristoforus kemudian mencari solusi lainnya dengan membangun komunikasi dengan Kedutaan Besar RI di Dili untuk meminta petunjuk. Pasalnya animo masyarakat untuk melintas melalui PLBN Napan sangat tinggi.

Dalam komunikasi tersebut, Duta Besar RI Timor Leste di Oecusse menyarankan Kristoforus untuk menyurati Kementerian Luar Negeri dan Kemendagri. 

Pada tanggal 23 Januari 2025, Pemkab TTU menyurati Mendagri, Kepala BNPP dan Menteri Luar Negeri agar bisa membangun komunikasi yang intens dengan pemerintah Timor Leste agar PLBN Napan dan Posko Integrado Oesilo segera dibuka sambil pembangunan fasilitas yang belum selesai tetap berproses.

Surat kedua ini mendapatkan respon positif dari Pemerintah Indonesia dengan digelarnya rapat koordinasi lintas sektor secara virtual oleh pihak BNPP.pada 5 Februari 2025.

Dari hasil kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan kunjungan Tim dari Jakarta ke Haumeniana dan Oepoli dilanjutkan dengan rapat bersama dengan pihak pemerintah Timor Leste di PLBN Napan. 

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa pada tanggal 10 April 2025 besok akan dibuka pintu perbatasan di PLBN Napan maupun di Oesilo, Timor Leste.

"Dan disepakatilah mereka kemudian menyetujui segera dibuka kembali pintu perlintasan batas PLBN Napan," ujarnya.

Sebelum itu, Kristoforus juga sempat berkunjung ke Kantor Konsulat RDTL di Kupang dan di Atambua untuk meminta dukungan dari mereka untuk melakukan pendekatan dengan pimpinan mereka di Dili. (bbr)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS