97 Ribu Siswa SMA-SMK di NTT Ikut Ujian Sekolah, Siswa Tidak Boleh Dipulangkan Karena Iuran Komite

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Budiman

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTT, Ambrosius Kodo menegaskan tidak boleh ada siswa yang dipulangkan atau dilarang mengikuti ujian dengan alasan apa pun, terutama alasan belum membayar iuran komite sekolah.   

“Saya sudah terbitkan surat bahwa sekolah tidak boleh memulangkan siswa atau melarang siswa untuk ikut ujian dengan alasan apa pun. Bagi sekolah yang memulangkan siswa karena belum bayar komite akan kami tindak. Anak punya hak untuk sekolah dan ujian,” kata Ambrosius saat ditemui POS-KUPANG.COM di ruang kerja, Rabu (9/4/2025). 

Menurut Ambros sapaan akrab Ambrosius, tahun ini terdapat 97.878 siswa kelas XII tingkat SMA dan SMK di Provinsi NTT mengikuti ujian sekolah tahun ini. Pelaksanaan ujian diserahkan sepenuhnya kepada sekolah dengan persyaratan masing-masing.

Dikatakan, dari jumlah total peserta ujian, sebanyak 66.304 merupakan siswa SMA dari 618 sekolah, dan 31.574 merupakan siswa SMK dari 358 sekolah.

“Siswa dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas X-XII yang dibuktikan dengan rapor setiap semester, memiliki nilai sikap minimal baik, mengikuti ujian sekolah, dan lulus ujian sesuai kriteria yang ditentukan sekolah sesuai kesepakatan dewan guru dan komite,” katanya saat ditemui POS-KUPANG.COM di ruang kerja, Rabu (9/4/2025).

Baca juga: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Pastikan Pembayaran Gaji Guru Kontrak 

Ia melanjutkan bahwa setelah selesai sekolah pun, ijazahnya juga wajib diberikan. Tidak boleh ditahan. Ijazah penting untuk pendidikan lanjutan atau mencari pekerjaan. Ia mengatakan urusan keuangan sekolah silakan berurusan dengan orangtua siswa.

Untuk memastikan pelaksanan ujian yang kondusif, Dinas Pendidikan mengimbau semua pihak termasuk kepala desa dan tokoh masyarakat ikut menjaga keamanan di lingkungan sekolah.

“Kita berharap ada ketenangan dan kenyamanan atau situasi yang kondusif di sekolah agar anak-anak boleh mengikuti ujian dengan aman dan nyaman. Kita butuh dukungan kepala desa dan pimpinan masyarakat untuk memastikan lingkungan aman,” katanya. (dim)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS