Wabup Belu Akui Banyak Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak Hingga Capai Rp 60 Juta

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, mengakui banyak kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Belu yang belum membayar pajak selama bertahun-tahun. Bahkan, menurutnya, ada tunggakan yang mencapai angka lebih dari Rp 60 juta. 

Wakil Bupati Vicente mengatakan hal ini saat ditemui Pos Kupang bersama sejumlah media di ruang kerjanya, usai memimpin apel perdana bersama jajaran pejabat dan ASN lingkup Pemerintah Daerah Belu, Selasa (8/4/2025).

"Kita sudah lakukan inspeksi terhadap kendaraan dinas. Ternyata banyak kendaraan yang belum dibayar pajaknya beberapa tahun. Ada kendaraan yang pajaknya menunggak hingga lebih dari Rp 60 juta," ujar Vicente.

Wakil Bupati yang baru dilantik pada 24 Maret 2025 itu mengaku heran, karena secara aturan, anggaran untuk membayar pajak kendaraan dinas sebenarnya tersedia dalam pos anggaran pemerintah.

"Kami akan telusuri, ini dananya ke mana? Kalau anggarannya ada, kenapa tidak dibayarkan? Ini harus dijelaskan dan dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Baca juga: Bupati Belu Willy Lay Sidak Beberapa OPD dan Temukan Hal Ini

Selain persoalan tunggakan pajak, Vicente juga menyinggung soal kondisi mobil dinas yang rusak, padahal menurutnya, terdapat alokasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas. 

"Ada mobil dinas yang rusak dan tidak terurus, sementara anggaran pemeliharaannya ada. Nanti kita akan cek lagi, kendalanya di mana," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, bersama staf ahli dan Bidang Aset Pemda Belu pada , Kamis (27/3/2025) lalu telah melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dinas Pemda Belu. 

Dalam kegiatan tersebut, ditemukan sejumlah kendaraan dinas yang belum membayar pajak. Kendaraan-kendaraan tersebut langsung ditahan oleh tim pemeriksa sebagai langkah tegas dalam menegakkan aturan.

Wakil Bupati Vicente Hornai Gonsalves menekankan pemeriksaan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kita memeriksa kendaraan beserta kelengkapan surat-suratnya, seperti STNK dan SIM, serta kondisi kendaraan itu sendiri. Semua harus dalam keadaan lengkap dan layak pakai," ujarnya.

Baca juga: Wakil Bupati Belu Persilakan ASN Ajukan Pindah Jika Tak Nyaman

Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan kendaraan dinas, terutama di musim hujan saat ini, agar dapat segera digunakan dalam kondisi darurat seperti penanganan bencana.

Selain itu, Vicente menegaskan bahwa kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk kepentingan pekerjaan kantor dan tidak untuk keperluan pribadi.

"Kendaraan dinas harus digunakan sesuai peruntukannya. Jika ada yang menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi, maka kami akan mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku," tegasnya. (gus) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS