Realisasi Belanja APBN di NTT hingga Akhir Februari 2025 Capai Rp 4,49 Triliun

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM , Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM , KUPANG - Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN di Provinsi NTT hingga akhir bulan Februari tahun 2025 mencapai Rp 4,49 triliun.

Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Catur Ariyanto Widodo di Kupang, Rabu (26/3/2025).

“Kinerja belanja APBN di NTT sampai dengan 28 Februari 2025 dari pagu Rp 34,85 triliun terealisasi sebesar Rp 4,49 triliun atau 12,91 persen dari pagu yang terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 682,48 miliar dan Transfer ke Daerah mencapai Rp 3,81 triliun,” ungkap Catur.

Untuk realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan 28 Februari 2025 sebesar Rp 682,48 miliar atau 7,32 persen dari alokasi pagu sebesar Rp 9,32 triliun, dengan rincian belanja pegawai mencatat realiasi sebesar Rp 507,99 miliar atau 13,37 persen dari alokasi pagu sebesar Rp 3,79 triliun.

Kemudian, lanjut Catur, realisasi belanja barang sebesar Rp 158,92 miliar atau 4,55 persen dari pagu sebesar Rp 3,49 triliun, dan belanja modal mencatat realisasi sebesar Rp 15,58 miliar atau 0,78 persen dari pagu sebesar Rp 1,99 triliun.

“Sementara untuk realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 28 Februari tahun 2025 mencapai Rp 3,81 triliun atau 14,95 persen dari alokasi pagu sebesar Rp 25,53 triliun,” kata Catur.

Realisasi Transfer ke Daerah terdiri dari realisasi Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp 2,92 triliun atau 18,48 persen dari pagu sebesar Rp15,84 triliun. Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 7,78 miliar atau 3,76 persen dari pagu sebesar Rp 206,84 miliar.

Kemudian, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp 804,31 miliar atau 17,30 persen dari pagu sebesar Rp 4,64 triliun. Insentif Fiskal dengan realisasi sebesar Rp 3,83 miliar atau 1,60 persen dari pagu sebesar Rp 239,31 miliar.

“Terdapat 17 pemerintah daerah di NTT yang mendapatkan insentif fiskal di awal tahun 2025 atas kinerja tahun sebelumnya,” bebernya.

Serta, kata Catur, untuk Dana Desa dengan realisasi sebesar Rp 73,26 miliar atau 2,71 persen dari pagu sebesar Rp 2,69 triliun.

Lebih lanjut Catur menjelaskan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengadakan Rapat ALCo (Asset Liabilitiy Committee) secara bulanan dengan melibatkan seluruh jajaran Kemenkeu di wilayah Provinsi NTT.

Baca juga: Pesta Rakyat Saat Syukuran Melki - Johni di Kupang Tidak Gunakan Dana APBD

“Untuk bulan Maret 2025, Rapat ALCo ditujukan untuk melihat kinerja APBN di NTT untuk periode sampai dengan 28 Februari 2025,” tandasnya.

Di awal tahun 2025, kata Catur, perekonomian global masih terus bergerak dinamis, terutama mempengaruhi peningkatan tensi geopolitik, dan dampak dari kebijakan pada pemerintahan periode kedua presiden AS Donald Trump yang memicu terjadinya fragmentasi, proteksionisme, terganggunya rantai pasok, volatilitas harga komoditas, tekanan terhadap inflasi, nilai tukar, dan suku bunga serta stagnasi pertumbuhan ekonomi global.

“Di tengah global, perekonomian Indonesia diawal tahun 2025 tetap tangguh, dengan pertumbuhan ekonomi tetap kuat, antara lain terlihat dari Purchasing Managers Index (PMI) ada di angka 53,6 (ekspansi) dan tingkat inflasi yang terkendali,” ungkapnya.