Pemkab Ende Belum Bayar Uang Kontraktor, Totalnya Mencapai Rp 49 Miliar

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Albert Aquinaldo

POS-KUPANG.COM, ENDE -  Pemerintah Kabupaten Ende belum membayar jasa pekerjaan sejumlah paket proyek tahun anggaran 2024 lalu kepada para kontraktor senilai Rp 49 miliar. Padahal, ratusan paket pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan.

Hal ini disampaikan Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda kepada wartawan saat ditanya soal kedatangan puluhan kontraktor di Kantor Bupati, Rabu (26/3/2025). 

"Total dari hutang kita untuk pihak ketiga yaitu totalnya Rp 49 miliar dan itu yang sedang dicari solusinya," ujar Yosef Badeoda.

Dijelaskan Bupati Yosef Badeoda, hasil pertemuan bersama perwakilan kontraktor telah disampaikan permasalahan yang terjadi hingga uang tersebut belum bisa dibayarkan hingga saat ini.

Namun, Ia menegaskan, pemerintah akan segera membayar semua paket proyek yang sudah selesai dikerjakan namun pemerintah masih menunggu hasil audit BPKP bersama Inspektorat.

Baca juga: Ngamuk di Kantor Bupati Ende, Kontraktor Ancam Bongkar Gedung Sekolah

"Hasil dari audit itulah yang menjadi dasar kita untuk membayar dan memang ini agak mis juga dari pihak pemerintah maupun pihak kontraktor, bahwa kenapa tidak semua paket proyek akan dibayar setelah ada audit dari BPKP," jelas Bupati Yosef.

Audit tersebut, kata dia, dilakukan pada pekerjaan yang belum selesai dikerjakan termasuk proyek di Dinas PK Kabupaten Ende dan semua dinas yang paket proyeknya belum diselesaikan oleh pihak ketiga atau kontraktor.

Disinggung soal ada beberapa paket proyek yang meskipun pekerjaannya belum selesai namun sudah dibayarkan mencapai 95 persen, Bupati Yosef Badeoda menjelaskan, sejauh ini hanya 200 an dokumen paket proyek yang masuk ke sistem dari total 1000 lebih paket proyek di beberapa dinas sepeti Dinas PK, Dinas PU, Dinas Kesehatan dan beberapa dinas lainnya.

"Dari 200 an itupun sudah diteliti dengan benar dan hanya sebagian yang bisa dibayar makanya kemarin yang saya dapat informasi dari Sekda bahwa yang dibayar itu adalah yang sudah lengkap dokumennya, yang belum lengkap itu yang mau kita audit, memang ada juga pekerjaan yang sudah beres tetapi karena tidak terinput dengan baik oleh dinas masing-masing makanya tidak masuk didalam data sehingga tidak bisa dibayar bukan karena kita tahan mereka punya hak tidak, yang bisa saya lakukan adalah menunggu hasil audit BPKP," tandas Yosef Badeoda.

Sementara itu, Farid Embu Waru, salah satu kontraktor yang ditemui wartawan usai bertemu Bupati Ende, mengatakan, saat pertemuan itu, Sekda Ende yang juga mantan Penjabat Bupati Ende, Agustinus G Ngasu membeberkan kronologis masalah tersebut dari awal. 

"Pembicaraan tadi menciptakan seluruh kronologis hanya mempersoalkan dari kami ini, beliau sendiri itu tidak mengetahui, beliau katakan tidak tahu ini acuannya dari usulan dinas tentang proyek-proyek, bukan hanya proyek Dinas PK tetapi termasuk Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Nakertrans dan dinas-dinas yang lain, untuk proses pembayaran Pak Bupati juga berusaha secepatnya, tuntutan kita itu kapan segera dibayar tapi dari Pak Sekda beliau mengatakan pembayaran itu tidak segampang hari ini langsung bayar ada proses dan tahapan apalagi proyek ini pada tahun 2024," jelas Farid. 

Baca juga: BREAKING NEWS: Uang Belum Dibayar, Puluhan Kontraktor di Ende Ngamuk di Kantor Bupati

Farid juga membeberkan ada tender proyek yang tidak diikut sertakan dalam dokumen tender namun paket proyek tersebut sudah selesai dikerjakan.

"Maka tadi pembelaan dari Pak Sekda mengatakan untuk pertanyakan ke dinas kenapa dokumen tender tidak diikut sertakan dalam 252 paket yang diusulkan tapi menurut Pak Sekda tadi mengatakan ada yang sudah terekam proses pembayaran itu ada 172 paket yang sudah dibayar dari 1000 lebih paket," ungkap Farid.

Farid bahkan mengungkapkan, ada rekanan yang tidak melakukan pekerjaan tetapi sudah menerima pembayaran sebesar 95 persen.