Ada Insiden Keracunan, BPOM Diminta Ikut Awasi Program MBG 

POS-KUPANG.COM, YOGYAKARTA -  Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dinilai masih sangat diperlukan dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal itu disampaukan Guru Besar Fakultas Farmasi UGM, Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati.

Pasalnya, selama dua bulan terakhir, banyak terjadi kasus keracunan makan bergizi gratis yang terjadi di beberapa daerah.

Insiden ini disinyalir karena kurang pengalamannya mitra dan kurang higienisnya makanan yang akan disantap oleh siswa.

Insiden keracunan MBG misalnya terjadi di Waingapu, Sumba Timur, 24 Februari 2025 lalu. Sebuah sekolah menemukan menu ayam dalam kondisi masih mentah, bahkan berdarah. 

Sebelumnya, di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada pertengahan Januari 2025 lalu, para siswa mengalami muntah-muntah usai menyantap MBG.

Guru Besar Fakultas Farmasi UGM, Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) berfokus pada pemenuhan aspek gizi, seperti keseimbangan nutrisi, kecukupan energi, dan kebutuhan makro-mikronutrien.

Sementara BPOM akan berperan dalam pengawasan dan pengujian pangan agar makanan yang diberikan aman dari kontaminasi mikroba, bahan berbahaya, atau pelanggaran standar mutu.

Dalam menjalankan tugasnya, kata Zulies, BPOM dapat melakukan pengawasan dalam proses persiapan, produksi, hingga distribusi. Dalam proses persiapan, BPOM dapat menjalankan pengujian bahan baku yang digunakan dalam penyediaan makanan.

“Inspeksi ke fasilitas produksi dan distribusi juga harus dilakukan untuk memastikan kebersihan dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan,” kata Zulies dikutip dari laman resmi UGM, Rabu (19/3).

Fungsi pengawasan dijalankan dengan menerapkan sertifikasi bagi penyedia layanan makanan agar memenuhi standar kelayakan. Dengan dilakukannya penerapan sertifikasi, pengawasan produksi dapat dilakukan secara berkala dengan metode sampling.

Dalam proses distribusi, BPOM mengawasi rantai distribusi untuk mencegah kontaminasi selama periode pengiriman.

Zullies mengatakan distribusi makanan ke daerah terpencil memanglah menjadi tantangan tersendiri dalam fungsi pengawasan BPOM. Wilayah Indonesia yang luas dengan kondisi geografis yang berbeda acap kali memakan waktu lebih lama daripada estimasi.

Dampaknya, makanan berisiko mengalami pembusukan dan basi lebih cepat.

“Untuk mengatasi ini, BBPOM yang berada di daerah akan mengawal jalannya distribusi sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh BPOM pusat,” paparnya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan distribusi, BPOM tidak sendirian. Zullies mengatakan bahwa pihak eksternal BPOM dapat turut terlibat dalam proses distribusi.