Ini Empat Prioritas Pembangunan Kabupaten TTS Dalam Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD TTS 2026

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Maria Vianey Gunu Gokok

POS-KUPANG.COM, SOE - Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) menyampaikan empat prioritas pada RKPD Kabupaten TTS Tahun 2026.

Forum ini dilakukan secara online dan ofline pada Senin (17/3/2025) di Aula Bappeda Kabupaten TTS.

Forum ini bertujuan menindaklanjuti proses penyempurnaan RKPD 2026 yang telah di susun tim penyusun. 

Adapun prioritas pembangunan Kabupaten TTS Tahun 2026 yaitu pertama, peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan dasar serta pendukung perekonomian yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan.

Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan gender yang lebih merata.

Baca juga: Bupati dan Wabup TTS Bertekad Siap Bekerja Keras Untuk TTS yang Maju dan Sejahtera

Ketiga, penguatan struktur perekonomian mampu dan bersaing berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi. 

Keempat, optimalisasi tata kelolah pemerintah yang efektif dan efisien.

Prioritas ini merupakan turunan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Adapun visi dari pimpinan kabupaten TTS yaitu "Terwujudnya Timor Tengah Selatan yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah juga memiliki enam misi, yaitu pertama melaksanakan pengembangan saran dan prasarana infrastruktur, kedua, peningkatan kualitas SDM, 

ketiga, pemanfaatan dan pengembangan potensi unggulan daerah, keempat peningkatan pendapatan asli daerah.

Baca juga: Pemkab TTS Menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2026

Kelima melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan keenam pengentasan kemiskinan dan stanting. 

Adapun dalam penggambaran materi pada forum ini, pemerintah juga merumuskan enam permasalahan yaitu tingginya angka kemiskinan dan stanting, belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah,  masih rendahnya kualitas SDM,  belum optimal tata kelola pemerintahan yang baik, permasalahan infrastruktur, dan pembangunan yang berbasis lingkungan kebencanaan yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Melalui forum ini juga, dapat dilakukan sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan, terhadap tema dan arah pembangunan. (any)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS