Pemprov NTT Bersama Lima Kabupaten di Daratan Timor Integrasikan RPMJD Soal DAS Benain-Noelmina

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Pemerintah Provinsi atau Pemprov NTT bakal mengintegrasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam upaya penanganan Daerah Aliran Sungai atau DAS Benain-Noelmina.

Integrasi RPJMD ini sejalan dengan program pemerintah pusat tentang program ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Seperti diketahui, ini dua konsep ekonomi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Ketua Forum DAS NTT, Dr. L M Riwu Kaho kepada wartawan di sela-sela kegiatan Sosialisasi Publik Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) Benain dan Noelmina, Rabu (12/3/2025).

Turut mendampinginya, Kepala Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Provinsi NTT,  Yohanes Paut, Kepala BPDAS Benain Noelmina, Kludolfus Tuames serta Muhammad Fikri Fadillah, selaku peneliti ICRAF Indonesia.

Dijelaskan Riwu Kaho, terkait penanganan DAS Benain-Noelmina tidak bisa hanya dipikul satu pihak saja. Ini harus menjadi tanggung jawab bersama dalam menyelamatkan warga yang bermukim di sepanjang DAS tersebut.

Baca juga: ICRAF Indonesia Bersama Bapperida NTT dan Bappeda TTS Adakan Ekspose Land4Lives di Kupang

Pihaknya selama ini bersama-sama dengan para peneliti dari ICRAF Indonesia sejak tahun 2024 lalu membahas soal bagaimana strategi penanganan DAS Benain-Noelmina ini.

Syukur, lanjutnya, dari hasil diskusi bersama ini mendapat respon positif dari pemerintah pusat. Dimana dari total 108 DAS di Indonesia, DAS Benai-Noelmina menjadi prioritas.

"Kita sudah lakukan penelitian bersama ICRAF Indonesia sejak tahun 2024 lalu dan hasil mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Nanti langkah berikutnya kita akan integrasikan program dengan pemerintah kabupaten," katanya.

Dirinya menegaskan, program penanganan DAS Benai-Noelmina dilakukan melalui integrasi RPJMD provinsi dengan lima kabupaten di daratan Timor yakni Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka. Kita akan desain secara bersama-sama," jelas Riwu Kaho.

Ia menambahkan, pemeliharaan DAS Benai-Noelmina ini jangan sampai hanya dibebankan pada pemerintah saja, tetapi masyarakat lokal diharapkan ikut mendukung dengan memperhatikan kearifan lokal.

Sementara itu Yohanes Paut mewakili Kepala Bapperida Provinsi NTT menyampaikan bahwa urusan DAS memang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Baca juga: Pemkab Timor Tengah Selatan Terbantu dari Program ICRAF Indonesia Atasi Perubahan Iklim

Pertanyaannya apakah ini bisa terlaksana, Yohanes Paut menegaskan sangat bisa sehingga yang dilakukan Pemprov NTT adalah mengintegrasikan program RPJMD bersama.

Pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah kabupaten di daratan Timor yang wilayahnya masuk dalam area DAS, bersama-sama menyusun perencanaan daerah termasuk membahas perihal penganggarannya.

"Kita akan sama-sama selaraskan dengan pemerintah. Yang kurang akan dibenahi bersama soal DAS Benai-Noelmina ini. Sekarang ini yang kita lihat penduduk bertambah sementara kebutuhan berkurang sehingga dengan kita perhatikan DAS maka dampak ikutannya pada produktifitas pertanian akan meningkat," kata Paut.