NTT Menjadi Pilot Project Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam mengatasi masalah stunting dan penghapusan kemiskinan di Indonesia. Menjawab komitmen dan harapan Presiden Prabowo, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia menginisiasi Grand Design Kolaborasi Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan di Indonesia.

Dalam rangka penurunan stunting perlu didesain program inovasi collaborative effort yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, pada Sabtu 8 Maret 2925, Gubernur NTT, Melki Laka Lena dan Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd bertemu di Kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI .

Pertemuan itu untuk membahas Final Grand Design  Kolaborasi dan Rencana Aksi Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan. Provinsi NTT akan menjadi sasaran utama dan provinsi pertama di Indonesia yang dijadikan lokus implementasi dari Program Kolaborasi Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan.

Kepala Badan Penghubung NTT, Hendry Donald Izaac dari Jakarta seusai pertemuan mengatakan, Gubernur NTT, Melki Laka Lena akan langsung memimpin implementasi  Rencana Aksi Kolaborasi Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan di NTT. Melki Laka Lena menyatakan bahwa Program Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan di NTT  harus berdampak dan terukur serta menjadi tugas dan tanggungjawab dari seluruh pemangku kepentingan yang ada.

Hadir dalam pertemuan tersebut Dr. Fauzan Adziman, S.T. M.Eng. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek RI, Sesmen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Prof. Budi Setiyono, S.Sos, M.Pol. Admin., Ph.D, tim ahli dari Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Muhamdia Malang.

Sementara Gub NTT didampingi Ketua Tim Pengerak PKK NTT, Ny. Asti Laka Lena dan Kepala Badan Penghubung NTT di Jakarta, Donald Izaac.

“Grand design model penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan akan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang ada. Diiantaranya adalah  kementerian atau lembaga di tingkat pusat, Pemerintah Provinsi NTT dan kabupaten kota di NTT, etentitas buissnes,  lembaga perguruan tinggi dan masyarakat,” ujarnya. *