Pura-pura Jadi Penyidik KPK, Oknum ASN Pemprov NTT Peras Mantan Bupati Rote Ndao Lens Haning

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Aksi nekat dilakukan AFF (50), oknum  ASN di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur ( NTT).

AFF berpura-pura menjadi petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bisa memeras mantan Bupati Rote Ndao, Leonard Haning yang akrab disapa Lens Haning.

AFF diduga melakukan pemerasan bersama dua rekannya, AA (40) dan JFH (47).

Aksi mereka terungkap saat rekan AFF yakni AA dan JFH selaku wiraswasta diamankan petugas KPK di salah satu hotel di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat hari Rabu (5/2/2025).

Ketika itu mereka hendak bertemu utusan mantan Bupati Rote Ndao, Lens Haning untuk melakukan pemerasan.

AFF diamankan tak lama kemudian di sebuah hotel di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Ketiganya diserahkan ke Polres Jakarta Pusat untuk diproses secara hukum.

Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat, AKBP Muhammad Firdaus menjelaskan modus ketiga pelaku yakni dengan membuat surat perintah penyelidikan atau sprindik palsu tertanggal 29 Januari 2025 mengatasnamakan KPK.

Para pelaku juga memalsukan surat panggilan KPK terhadap Lens  Haning selaku mantan Bupati Rote Ndao atas tuduhan korupsi dana sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang merugikan negara sampai Rp 20 miliar.

Firdaus menjelaskan, tersangka AA mengirimkan surat tersebut kepada tangan kanan mantan Bupati agar diteruskan kepada yang bersangkutan.

"Tersangka AA juga juga membuat akun Whatsapp Ketua KPK dengan menggunakan handphonnya dan menunjukkan kepada korban untuk meyakinkan bahwa dokumen surat perintah penyelidikan dan surat panggilan Itu adalah seolah-olah benar," ujar Firdaus saat merilis kasus tersebut di Mapolres Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

Sedangkan tersangka JFH berperan sebagai petugas KPK gadungan untuk menakuti korban.

Sementara AFF yang merupakan oknum ASN di Pemprov NTT menyiapkan dokumen-dokumen terkait tuduhan korupsi yang dilakukan sang mantan Bupati itu untuk kemudian diserahkan kepada JFH.

"Yaitu dalam anggaran dana silpa yang diduga merugikan keuangan negara sebesar 20 miliar," kata Firdaus.

Firdaus menjelaskan modus dari ketiga pelaku ini memang ingin memeras sang mantan bupati dengan tuduhan kasus korupsi.