NTT Terkini
Tekan Pengangguran di NTT, DPRD Ingin Ada Pengusaha Baru dari Kelompok Milenial
Anggota DPRD NTT, Rusding memberi perhatian khusus ke masalah pengangguran di Provinsi NTT, soroti pengusaha baru
Penulis: Irfan Hoi | Editor: Kanis Jehola
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Anggota DPRD NTT, Rusding memberi perhatian khusus ke masalah pengangguran di Provinsi NTT. Ia ingin agar ada pengusaha baru dari kelompok milenial.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap lulusan SMK dan perguruan tinggi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan.
“Saat ini angka pengangguran kita tinggi, sementara lapangan kerja sedikit. Kondisi deflasi juga memperparah keadaan, di mana harga kebutuhan turun tetapi tidak ada pembeli. Para produsen rugi, dan pemutusan hubungan kerja semakin meningkat,” katanya, Selasa (4/2/2025).
Sekretaris Fraksi Amanat - Sejahtera DPRD NTT itu menyarankan Dinas Koperasi dan UMKM untuk memiliki target melahirkan pengusaha baru dari kalangan milenial.
“Kami di Komisi II DPRD NTT ingin agar mahasiswa dan lulusan SMK tidak hanya berorientasi menjadi ASN, tetapi menjadi pengusaha baru yang mampu menyerap tenaga kerja,” kata dia.
Baca juga: Diduga Lakukan KDRT, Anak Anggota DPRD NTT Berinisial DH Dilaporkan Ke Polres Manggarai
Menurut Rusding, pemerintah daerah perlu merancang program yang kongkrit untuk mendukung pertumbuhan wirausaha muda.
“Ini adalah pekerjaan rumah kita bersama bagaimana melahirkan pengusaha-pengusaha baru yang dapat menjadi solusi bagi perekonomian NTT,” kata dia.
Dia juga menyoroti kondisi koperasi di daerah tersebut yang dinilai masih jauh dari harapan. Meski NTT dikenal secara nasional sebagai daerah koperasi, namun hanya sekitar 5 persen koperasi yang masuk kategori sehat, sementara 10 persen lainnya dinilai cukup sehat.
“Saat ini banyak koperasi di NTT dalam kondisi mati suri. Rata-rata koperasi kita adalah koperasi simpan pinjam yang lebih banyak untuk kebutuhan konsumtif. Yang lebih mengkhawatirkan adalah adanya koperasi yang memberikan pinjaman tanpa agunan dengan suku bunga tinggi, yang tidak sesuai dengan prinsip koperasi,” jelas Rusding.
Ia juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk ikut memantau praktik rentenir yang meresahkan masyarakat. Dia khawatir, praktik itu bisa memicu dampak lainnya.
Baca juga: DPRD NTT Bawa Masalah Warga Adonara Blokir Jalan ke DPR RI - Kementerian PUPR
“Jangan sampai masyarakat terus didatangi oleh mereka sehingga karena stres," kata dia. (fan)
Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS
Edisi Terbatas, Honda Scoopy Kuromi Hadir di Jatim dan NTT Ekspresif, Lucu dan Penuh Gaya |
![]() |
---|
Cegah Human Trafficking, Imigrasi Kupang Perkuat Sinergi dengan Pemkab dan Polres Rote Ndao |
![]() |
---|
Rayakan HUT ke-27, Bank Mandiri Gelar Pasar Murah di NTT |
![]() |
---|
Seruan Aksi Aliansi Rakyat Menggugat: Hentikan Pembangunan yang Merampas Hak Hidup Masyarakat NTT |
![]() |
---|
PN Kupang Gelar Konstatering Sengketa Tanah Nasipanaf |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.