Provinsi NTT Terkini
DPRD dan Pemprov NTT Yakin APBD NTT Bisa Biayai Program MBG
DPRD dan Pemerintah Provinsi NTT ( Pemprov NTT ) yakin APBD NTT bisa membiayai Program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Penulis: Irfan Hoi | Editor: Adiana Ahmad
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - DPRD dan Pemerintah Provinsi NTT ( Pemprov NTT ) yakin APBD NTT tahun 2025 bisa membiayai Program MBG ( makan bergizi gratis ) yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Keyakinan itu disampaikan Sekretaris Daerah NTT, Cosmas Lana.
"Sangat. Sangat bisa," kata Cosmas Lana, Selasa (4/2/2025) di kantor DPRD NTT.
Cosmas Lana mengatakan, sejauh ini belum ada petunjuk teknis (juknis) terkait pelaksanaan MBG.
Baca juga: Camat Atambua Barat Sambut Baik Program MBG, Minta Masyarakat Ikut Mengawal
Menurutnya, pembiayaan MBG lewat APBD masih sebatas wacana.
Dikatakannya, wacana pembiayaan dengan alokasi APBD sebetulnya sudah bergulir sejak beberapa waktu lalu ke daerah-daerah. Namun, ia memastikan itu baru sebatas pernyataan.
Anggota DPRD NTT Refafi Gah juga sepakat dengan penggunaan APBD dalam program MBG. Ia menyebut penggunaan APBD sesuai dengan acuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Politikus Hanura itu menegaskan, wacana itu bila ditetapkan, maka bisa diakomodir. Ia menyebut hal itu berdasarkan instruksi.
"DPR sesuai instruksi, bisa diakomodir. Ya. Sesuai dengan acuan dan nilainya. Sekian-sekian persen," kata Refafi Gah di gedung DPRD NTT.
Dilansir Antara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT menyatakan sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan petunjuk teknis terkait penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung Program MBG.
"Sampai sekarang petunjuk teknis (Juknis) tentang dukungan APBD untuk MBG belum ada," kata Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Benny Menoh di Kupang, Kamis, (23/1).
Baca juga: Tunjang Program MBG, Prabowo Perintah Toilet Sekolah Harus Bersih
Sebelumnya pemerintah pusat telah mengimbau kepada pemerintah daerah agar ikut berprestasi untuk mengembangkan Program MBG di wilayahnya masing-masing.
Benny mengatakan mengingat sampai saat ini belum ada juknis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maka berapa nilai APBD yang akan digunakan untuk Program MBG belum bisa ditentukan.
Namun, lanjutnya, untuk Program MBG yang dianggarkan dari APBN tetap jalan hingga saat ini, sedangkan dukungan dari APBD menunggu juknis karena ada perhitungan tertentu. "Akan ada perhitungan tertentu untuk APBD yang digelontorkan untuk MBG," ujar dia.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.