KPU Klaim Tuduhan Amandus-Robertus Ray dalam Pilkada Sikka Tidak Terbukti

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sikka membantah dalil Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka nomor urut 2 Suitbertus Amandus dan Robertus Ray (Pemohon) yang mengungkapkan adanya data ganda pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan, praktik politik uang (money politic) yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 4, serta dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Sebelumnya, Pemohon yang menyebutkan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Juventus Prima Yoris Kago-Simon Subandi (Pihak Terkait) di Kabupaten Sikka, KPU menyatakan tuduhan tersebut tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karena itu, permohonan tersebut harus ditolak.

“Tidak ada rekomendasi Bawaslu terkait TSM itu, Yang Mulia,” ujar Bisri Fansyuri LN selaku kuasa Termohon di hadapan Hakim Konstitusi Arief Hidayat selaku pemimpin sidang.

Selain itu, Pemohon juga mengklaim bahwa partisipasi pemilih rendah karena Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK baru dibagikan satu hari sebelum pemungutan suara. Termohon menanggapi bahwa tuduhan ini kabur dan tidak berdasar secara hukum.

Baca juga: Hasil Pilkada Sikka, Klaim Unggul versi Hitung Cepat, Paket Joss Minta Masyarakat Kawal Suara

Termohon menjelaskan bahwa distribusi formulir dilakukan hingga satu hari sebelum pemungutan suara untuk memastikan hak pemilih terlayani, serta menyebutkan bahwa distribusi tersebut sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pemungutan suara.

Mengenai tuduhan data ganda dari sembilan pemilih yang terdaftar di DPT dan pemilih tambahan, Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak memberikan informasi yang cukup jelas mengenai lokasi dan TPS yang dimaksud, sehingga tuduhan ini tidak berdasar dan harus ditolak.

Terkait tuduhan politik uang yang melibatkan Pihak Terkait, Termohon menyebutkan bahwa tidak ada laporan resmi atau rekomendasi tertulis dari Bawaslu Kabupaten Sikka mengenai praktik money politic tersebut. Oleh karena itu, Termohon menyebut tuduhan tersebut tidak dapat diterima secara hukum.

Sementara itu, Pihak Terkait yang diwakili oleh Eleonarius Dawa menegaskan secara keseluruhan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten SIKKA 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.

Terkait dalil TSM, ia menyebut hal tersebut tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran yang ditujukan Pihak Terkait oleh karenanya Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan dimana dan kapan dilakukan serta apa pengaruhnya.

Baca juga: Hasil Pilkada Sikka, Paslon Joss Klaim Unggul Hitung Cepat Koalisi Maumere Baru

Sedangkan, Anggota Bawaslu Kabupaten Sikka Muhajir Latif menerangkan telah menerima beberapa laporan terkait dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Salah satu laporan yang diterima adalah mengenai dugaan praktik money politics yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Paket JOSS). 

Berdasarkan formulir laporan tanggal 26 November 2024, laporan ini menyebutkan adanya penyerahan dana bantuan oleh tim sukses Paket JOSS kepada PCNU Kabupaten Sikka pada 25 November 2024, yang dianggap terjadi pada masa tenang.

Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, Bawaslu Kabupaten Sikka mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada 6 Desember 2024, yang menyatakan laporan ini dihentikan karena tidak terbukti adanya pelanggaran pidana Pemilihan.

Selain itu, Bawaslu juga menerima laporan lain terkait dugaan pelanggaran serupa yang tercatat dalam formulir laporan tertanggal 30 November 2024.

Laporan ini mengklaim bahwa tim kampanye Paket JOSS memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 kepada PCNU Kabupaten Sikka pada 25 November 2024.