Mario Pranda Persoalkan Mantan Napi Calon Bupati Manggarai Barat Tidak Diumumkan ke Publik

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Tidak diumumkannya status mantan narapidana Calon Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Edistasius Endi kepada public dipersoalkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Nomor Urut 1 Christo Mario Y Pranda dan Richardus Tata Sontan (Pemohon).

Dalil ini diungkapkan oleh Andi M. Asrun selaku kuasa hukum dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 ( PHPU Bupati Manggarai Barat ) di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Sidang Perkara Nomor 65/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini dilaksanakan oleh Panel Hakim 2 yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra bersama Hakim Konstitusi Ridwan Manysur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani pada Selasa (14/1/2025).

Dalam permohonannya, Andi M. Asrun selaku kuasa hukum Pemohon menuturkan bahwa KPU Manggarai Barat berperilaku tidak profesional dengan meloloskan Edistasius yang merupakan mantan narapidana. 

Hal ini dikarenakan Edistasius Endi belum pernah mengumumkan dirinya sebagai narapidana kepada publik melalui media massa yang terdaftar di Dewan Pers sejak tahapan awal pendaftaran.

“KPU sebagai termohon meloloskan Calon Bupati Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) padahal tidak memenuhi syarat berupa tidak mencantumkan dan tidak mengumukan latar belakangnya sebagai ex-narapidana perkara judi,” ungkap Asrun.

Baca juga: Mario Pranda Tuding Ketua KPU Coblos Dua Kali, Duga Pilkada Manggarai Barat Curang

Lebih lanjut, Asrun menuturkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g jo Pasal 45 ayat (2) huruf a dan b UU Pilkada mantan narapidana wajib mengumumkan jati dirinya ke publik melalui media massa yang tercatat di Dewan Pers sebagai syarat administrasi ditetapkan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati. 

Dengan demikian, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 menurut Pemohon batal demi hukum karena Edistasius yang merupakan calon bupatinya tidak memenuhi syarat adminisitrasi sebagaimana yang diatur dalam UU Pilkada tersebut.

Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 tanggal 03 Desember 2024.

Serta memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 di Seluruh TPS Kabupaten Manggarai Barat.

Artikel ini dilansir dari website resmi Mahkamah Konstitusi. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS