Pimpinan Fraksi PAN - Demokrat DPRD Sabu Raijua NTT Minta Pemerintah Gerak Cepat Tangani DBD 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Pimpinan Fraksi PAN - Demokrat DPRD Kabupaten Sabu Raijua Hagai Hili Buru meminta Pemerintah agar lebih gerak cepat menangani masalah demam berdarah dengue (DBD) di daerah itu. 

Menurut anggota DPRD Dapil 3 meliputi Mehara - Raijua itu, antisipasi penanganan DBD di Sabu Raijua harusnya dilakukan sebelum memasuki musim hujan. 

"Kalau penanganan saat seperti musim hujan ini terlambat. Harusnya dari awal sebelum masuk musim hujan sudah kita antisipasi," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Minggu (12/1/2025). 

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sabu Raijua ini berkata, selain masalah keterlambatan penanganan, masalah lain juga timbul perihal DBD di Sabu Raijua. 

Baca juga: Peringatan BMKG Kupang: NTT Waspada Banjir dan Tanah Longsor Selama Musim Hujan

Masalah itu, kata Hagai Hili Buru, yakni peralatan kesehatan dan dokter spesialis anak. Sebab, rata-rata kebanyakan pasien DBD adalah kategori anak-anak. 

"Harusnya hal-hal seperti ini kan ada. Pemerintah harus bisa lakukan langkah lebih cepat memitigasi ini semua," tegas Sekretaris Fraksi PAN - Demokrat DPRD Sabu Raijua itu. 

Hagai Hili  Buru berujar, dalam komunikasi ia dengan beberapa dokter di luar Sabu Raijua, ada keengganan mereka untuk bekerja di kabupaten itu karena kecilnya kompensasi. 

Dia mendorong agar pemerintah Sabu Raijua untuk memikirkan masalah lainnya seperti ini yang membuat para dokter minim di wilayah tersebut. 

Meski begitu, Hagai Hili Buru mengapresiasi puskesmas Ledeunu di Raijua, yang hampir setiap tiga bulan turun ke lapangan membagi abate dan sosialisasi. Petugas juga melakukan aksi bersih setiap hari Jumat bersama camat hingga aparat desa. 

Aksi semacam itu, menurut dia, bisa menjadi contoh untuk puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya di Sabu Raijua untuk melakukan upaya pencegahan DBD. 

"Teman-teman di komisi yang bermitra dengan dinas kesehatan, sudah menggelar rapat dengar pendapat. Kita dorong agar rekomendasi DPRD itu bisa ditindaklanjuti," kata Hagai Hili Buru. 

Dia menyarankan Pemerintah Sabu Raijua agar berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar mendapatkan dukungan dari sisi tenaga kesehatan seperti dokter hingga peralatan medis. 

Hagai Buru khawatir, jika terjadi penyebaran DBD lebih masif, fasilitas dan tenaga kesehatan yang ada kewalahan. Apalagi, Sabu Raijua sudah menetapkan status KLB terhadap DBD. 

Disamping itu kabupaten ini adalah daerah kepulauan yang membutuhkan waktu kalau membutuhkan rujukan ke luar daerah. Artinya, langkah meminimalisir masalah lain harus diurai sejak saat ini.