Wawancara Eksklusif Menteri Sosial Saifullah Yusuf: Pak Prabowo Enggak Galak

Kalau Kementerian Sosial kan pada dasarnya kita memang programnya untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang masuk kategori miskin.

Kementerian Sosial programnya cash transfer. Jadi tidak ada lagi tunai. Jadi semua non-tunai langsung ke rekening-rekening. Menghindari kebocoran. Satu lewat Himbara. Yang kedua lewat PT Pos. Kalau tidak bisa dijangkau dengan bank, mereka akan diantar dengan PT POS.

Menjelang setelah sampai menjadi menteri yang kedua ini di era Pak Prabowo, muncul Anda menjadi orang yang ikut mengurusi konflik donasi untuk Agus Salim. Yang melibatkan para publik figur, melibatkan pengacara terkenal. Gus, bisa nggak dijelaskan? Apa sih yang sebenarnya kita bisa tarik dari konflik itu? Apa ini? 

Yang pertama niat baik saya tidak cukup. Harus ngerti aturan itu. Jadi memang banyak yang belum tahu aturannya. Bagaimana mengumpul, menggalang donasi itu. Iya, harus ada aturannya itu. 

Ini sebenarnya supaya sekalian ini. Iya. Gimana sih caranya, Gus? Supaya orang... Kan boleh juga kan setiap orang aku merasa prihatin terhadap seseorang. Kan sekarang di masyarakat banyak tuh. Terus menggalang donasi itu bagaimana supaya menghindari nabrak aturan itu?

Pertama-tama kita ini bersyukur lah. Sebagai salah satu negara yang paling dermawan. Luar biasa kita ini. Kalau ada lihat orang susah, perlu dibantu itu kita. Langsung. Spontan. Spontan berbondong-bondong. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita sendiri juga nggak punya uang gitu kan. Ini hebat. Nilai-nilai luhur itu yang harus kita pertahankan sebagai satu warisan yang luar biasa. 

Nah yang kedua, orang karena spontan kadang-kadang mengumpulkan uang gitu tiba-tiba. Apalagi sekarang ada medsos ya. Lupa kalau untuk mengumpulkan donasi itu harus izin terlebih dahulu. Dan yang izin itu adalah badan atau lembaga. Badan hukum. Lembaga yang berbadan hukum.

Jadi yang boleh menggalang donasi hanya lembaga yang berbadan hukum?

Kalau donasinya diumumkan ya ke publik. Yayasan, berbadan hukum. Pokoknya apa saja lah yang berbadan hukum. Itu dulu yang pertama. Setelah itu kalau misalnya membuka donasinya itu hanya untuk orang satu kabupaten ya cukup dengan bupati. Kalau antar kabupaten. Kalau antar kabupaten kota gubernur, itu pemerintah provinsi ya gubernur. Tapi kalau antar provinsi ya harus dengan kementerian sosial. Cukup jelas itu.

Nah, tapi kalau minta donasinya atau menggalang donasinya lewat medsos kan otomatis itu umumnya antar provinsi. Iya kemensos. Jadi lembaga yayasan ini harus minta izin. Cara izinnya juga mudah. Bukan susah. Kita sudah ada aplikasinya. Yang namanya Pengumpulan Uang dan Barang. Itu tinggal kita buka. Terus izin. Dilampirkan syarat-syaratnya. Selesai. Tidak terlalu lama. Setiap tiga bulan harus dilaporkan hasilnya. Termasuk ke kementerian sosial. Termasuk kalau bisa juga bagus dilaporkan ke mereka yang memberikan donasi. Kalau bisa. 

Bagaimana bentuk laporannya? Kalau uangnya didapat lebih dari Rp500 juta. Harus menggunakan audit yang menyertakan akuntan publik. Kalau di atas Rp500 juta. Kalau di bawah Rp500 juta, audit internal. Begitu saja. 

Jadi kayak Agus Salim itu yang 1 koma sekian M harusnya akuntan publik?

Iya, akuntan publik. Harus dilaporkan dan untuk apa saja terinci. Jadi penggunaannya untuk apa maksudnya? Penggunaannya untuk apa. Dan setelah itu izin lagi tiga bulan. Izin lagi tiga bulan. Karena harus dipertanggungjawabkan. Mengumpulkan donasi itu kan harus dipertanggungjawabkan. 

Meskipun dalam waktu yang tidak lama menjadi menteri, di zaman Pak Jokowi, di era Pak Jokowi, masuk ke era Pak Prabowo, menurut Anda, style di jaman Pak Jokowi sama Pak Prabowo ada bedanya nggak sih? 

Ada samanya, ada sedikit bedanya juga. Kalau Pak Prabowo ini lebih nampak untuk membuat satu team building. Sambil super team. Nampak itu dirancang. Bukan Pak Jokowi tidak melakukan itu. Mungkin dengan cara lain. Tapi yang saya ikut terlibat di dalamnya memang dari awal Pak Prabowo sudah memberikan arahan-arahan yang cukup jelas kepada kami semua tentang hal-hal apa saja yang harus kami lakukan di bidang tugas kita masing-masing. 

Di samping harus menjalankan tugas sesuai tupoksi tetapi harus mengintegrasikan, harus padu, berpadu dengan kementerian lain. Itu dari awal dijelaskan. Dan juga diminta memahami hal-hal yang mungkin menjadi visi-misinya presiden lewat Asta Cita, lewat 17 program strategis. Yang ini tentu membutuhkan konsolidasi untuk bisa menerjemahkan ke dalam. 

Nah kami ini sejak dilantik sampai sekarang konsolidasi ke dalam untuk menyesuaikan dengan apa yang menjadi cita-cita besarnya Presiden. 

Gus dulu itu kan dikesankan Pak Prabowo ini kan galak gitu ya. Kesannya dulu galak gitu kan. Pemarah gitu. Menurut pengalaman Gus Ipul selama jadi mensos dengan Pak Prabowo emang galak gitu ya? 

Saya mengenal Pak Prabowo bukan hanya sejak menjadi menteri, sebelumnya juga lama saya kenal sama beliau. Kalau menurut saya Pak Prabowo itu orangnya terbuka sih, boleh diskusi, dialog gitu. Bahkan di dalam sidang Kabinet beliau menyampaikan kalau memang enggak setuju silahkan lho. Sampaikan enggak setuju lho, kita boleh berdebat gitu. Dia beri kesempatan itu, dia buka peluang itu. 

Tapi galak nggak Gus?

Ya enggak sih, menurut saya enggak sih. Ya itu ada waktu kita di Magelang gitu kan, Pak Presiden itu ikut lho. Pak Prabowo itu bukan hanya perintah, bukan hanya ini, tapi ikut semua kegiatannya itu, termasuk pagi baris berbaris beliau ikut lho. Datang juga tepat waktu. 

Wapres juga ikut ya Pak Presiden? 

Ikut semua. Enggak bukan cuma perintah-perintah, enggak, beliau ikut.

Ada semi-semi militernya gitu juga?

Ya memang kita diajar baris-baris ya, bukan semi-semi militer, memang kita diajari bagaimana. Disiplin militer diajarkan gitu.

Bagaimana upaya Anda menjaga supaya Anda dan seluruh kru di Kementerian Sosial itu selamat? Tidak ada urusan sama KPK. 

Dari awal saya sudah sampaikan sama mereka. 'Mari kita pensiun, urusannya juga pensiun. Pensiun, urusannya pensiun. Tapi kita pensiun, urusannya belum pensiun.' 

Dari awal saya masuk ke Kementerian Sosial itu yang pertama saya pesankan kepada teman-teman di sini bahwa Presiden menginstruksikan saya dan Pak Wamen untuk tidak korupsi. 

Perintah pertama 'Tolong jangan korupsi. Bantu rakyat. Bantu saya, bantu rakyat. Jangan korupsi.' Nah ini kelihatannya mudah diucapkan tapi perlu diterjemahkan dalam bentuk yang konkret. Nah sampean-sampean ini para sekjen, para dirjen inilah yang harus menerjemahkan ke bawah. 

Bagaimana caranya? Pertama, tata kelola harus baik. Penuhi semua ketentuan-ketentuan yang ada. Bikin sakitnya harus bagus. Penjagaan korupsinya harus bagus. Prosedur pelayanan publiknya harus transparan. Semua harus kita perbaiki. Tata kelola yang memang menjadi ukuran bagaimana sebuah kementerian itu dinilai baik. Itu semua harus kita penuhi dulu. 

Kemudian ingatkan kalau saya memang ada hal-hal yang miring-miring gitu. Itu dulu lah. Itu dulu yang lain-lain. Mari saya pengen nanti kita semua pensiun urusannya. Pensiun. Pensiun. Saya betul-betul ini minta bantuan sama bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Saya ajak gitu, jangan ngobrol. Dan itu berulang-ulang.

Karena ya di sini ada sejarah-sejarah. Sejarah-sejarah. Sejarah-sejarah itu saya banyak yang mengingatkan juga. Di Kementerian Sosial ini ngurusi rakyat kecil, tapi tata kelolanya kurang baik. Banyak jebakan-jebakan batman, segala macam itu diingatkan. 

Saya Insya Allah niat saya membantu presiden, arahan-arahan presiden saya laksanakan. Insyaallah kalau kita nggak punya niat menyelewengkan jabatan, tidak korupsi. Insyaallah nanti tidurnya nyenyak gitu aja semua. Iya, iya. Saya gitu, saya aja gitu. Ya semua akhirnya alhamdulillah semua mau mendukung. Ya saya itu ingatkan. Saya tolong diingatkan kalau memang miring-mring. Itu kuncinya itu. (tribun network/fah/dod) 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS