Fraksi PAN - PKS DPRD NTT Sepakat dengan Pemerintah Pangkas Alur Distribusi Pupuk

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Ketua Fraksi PAN - PKS Kristoforus Loko sepakat dengan rencana pemerintah pusat melakukan pemangkasan alur distribusi pupuk ke para petani. 

Menurut dia, isu mengenai rantai pasok pupuk ke petani sering dikeluhkan. Terkadang pupuk tiba tidak tepat waktu akibat birokrasi yang panjang dan rumit. 

"Selama ini itu panjangnya atau rumitnya mata rantai distribusi pupuk ke petani," kata dia,  Jumat (10/1/2025). 

Disamping birokrasi yang berbelit, petani dihadapkan lagi dengan penggunaan sistem secara online untuk mendapatkan kuota pupuk. Petani tidak dilatih untuk menggunakan perangkat lunak itu. Hasilnya, gagap dengan teknologi. 

Anggota DPRD NTT Dapil V itu berkata, dampak ke petani memperoleh haknya dalam pupuk itu cukup terganggu. Politisi PAN itu mengapresiasi langkah pemerintah memangkas alur distribusi pupuk ke petani. 

"Kami menyambut baik, gebrakan dari Pak Presiden melalui Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan, yang sudah membuat kebijakan atau memotong mata rantai distribusi pupuk ke petani," kata alumnus STFK Ledalero itu. 

Fraksi Amanat Sejahtera, kata dia, akan mengawal kebijakan itu. Paling tidak birokrasi yang sederhana itu akan membantu petani, terutama dalam melakukan penanaman sesuai dengan kalender tanam. 

Baca juga: DPRD NTT Dukung Seruan Uskup Agung Ende Tolak Pengembangan Geothermal 

NTT mendapat kuota pupuk sebesar 88 ribu ton tahun 2024. Jumlah itu baru terserap kisaran 40 persen. Data itu karena minim permintaan petani saat musim kemarau. Perkiraannya, pada musim hujan atau tanam, permintaan akan meningkat. 

Laporan Dinas Pertanian NTT, menyebutkan 88 ribu ton pupuk itu adalah jenis pupuk urea dan NPK. Mestinya, jika dihitung, NTT membutuhkan lebih dari 140 ribu ton pupuk dalam setahun untuk 190 ribu lahan persawahan di NTT.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan stok pupuk yang siap disalurkan ke petani guna mendukung peningkatan produktivitas pertanian untuk mencapai swasembada pangan.

"Kami sudah siapkan stok pupuk untuk disalurkan ke petani," kata Rahmad dalam keterangan di Jakarta, dikutip Antara.

Dia menyampaikan bahwa pihaknya siap mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan segera terbit. Aturan baru ini membuat distribusi pupuk bersubsidi menjadi lebih sederhana, dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik.

Rahmad mengaku telah berdiskusi bersama Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono di kantor Pupuk Indonesia di Jakarta.

Baca juga: Fraksi Amanat Sejahtera DPRD NTT Sampaikan Kinerja Tahunan ke DPW PAN - PKS 

"Kami berdiskusi dengan Bapak Wakil Menteri Pertanian untuk memastikan implementasi (Perpres baru). Kita tidak berbicara konsep, karena konsep sudah disepakati, sudah disederhanakan," ujarnya.

Ia menuturkan bahwa pihaknya siap menjalankan arahan Wamentan dan akan disesuaikan dengan prosedur di Pupuk Indonesia seperti penerapan sistem informasi teknologi dan business process.

Meski Peraturan Presiden belum terbit, PT Pupuk Indonesia (Persero) siap menyalurkan pupuk bersubsidi dengan tepat jumlah dan tepat waktu pada musim tanam perdana tahun 2025. (fan) 

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS