Opini

Opini: HUT NTT dan Kedaulatan Pangan

Tentu nuansa ini akan menjadi warna tersendiri dalam momentum perayaan, meskipun Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota belum dilantik.

Editor: Dion DB Putra
POS-KUPANG.COM/AGUS TANGGUR
Eman Kolfidus. 

Oleh : Emanuel Kolfidus
Pegiat Literasi, tinggal di Kupang - NTT

POS-KUPANG.COM - Tahun 2024 ini Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merayakan ulang tahunnya ke 66 (1958 -2024), tepatnya, 20 Desember 2024. 

Ulang tahun kali ini memiliki nuansa khusus dalam seremoni dan euforia sebagai tanda syukur; ulang tahun dengan Presiden baru, Gubernur dan Wakil Gubernur Baru, DPRD Provinsi Baru, Bupati dan Wakil Bupati baru, DPRD Kabupaten baru, Wali kota dan Wakil Wali kota baru, dan DPRD Kota baru. 

Tentu nuansa ini akan menjadi warna tersendiri dalam momentum perayaan, meskipun Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota belum dilantik.

Kita ingin bahwa HUT menjadi kesempatan serius untuk merefkeksi perjalanan pembangunan di NTT dengan berbagai keberhasilan dan tantangan, pun tentu saja ada kegagalan-kegagalan. 

Satu isu penting bahkan diwacanakan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ketika berbicara di depan peserta penerima DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2025. 

Beliau mengatakan kedaulatan pangan akan menjadi salah satu prioritas. Beliau bicara tentang kedaulatan pangan, mendahului pembicaraan tentang makan bergizi gratis. 

Dapat ditebak bahwa makan bergizi gratis hanya akan berjalan dengan lancar dan sukses jika Indonesia sudah memiliki kedaulatan pangan.

Dengan menjadikan kedaulatan pangan sebagai isu dan program prioritas, dapat disebut sebagai langkah besar ke arah pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

Kedaulatan pangan menjadi inang dari makan bergizi gratis yang akan menurunkan anak-anak Indonesia yang sehat, selanjutnya anak yang sehat akan menjadi anak cerdas dan berkarakter. 

Rantai konsepsi ini tentu membuka tabir baru di langit Indonesia bahwa sesungguhnya Indonesia merupakan surga pangan ( lumbung pangan) dan negara besar berdaulat.

Roh kebijakan presiden ditindaklanjuti dengan kebijakan menghentikan impor paling tidak untuk empat komoditi: beras, gula, garam dan jagung untuk pakan ternak. 

Kebijakan ini jika diterapkan secara konsisten akan menjadi cahaya terang bagi kemajuan bangsa secara nyata. Indonesia, negara agraris besar ini  memang sedang tersandera oleh virus impor sebagai ironi. 

Negara kepulauan raksasa ini masih saja impor garam. Negara dengan jutaan hektare daratan yang dialiri banyak sungai, toh masih impor beras dan jagung. 

Negara yang sangat cocok ditanami tebu sejak zaman penjajahan, tetap masih mengimpor gula. Bahkan Indonesia masih harus mengimpor gandum, kedelai, daging, dan susu.

Halaman
123
Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved