Bansos

Penyaluran Bansos Akan Gunakan Data Terpadu Tunggal

Selama ini, Kemensos mengandalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola sendiri oleh kementerian tersebut.

Editor: Ryan Nong
ANTARA FOTO
Mensos Saifulah Yusuf alias Gus Ipul di Istana Negara 

POS-KUPANG.COM, SLEMAN -  Para relawan Kementerian Sosial (Kemensos) kini didorong untuk memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) pada masa mendatang. 

Hal ini disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam acara Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di lingkungan kantor Pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta, pada Rabu (18/12/2024). 

Gus Ipul menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat sebagai dasar dalam penyaluran Bansos

"Kedepan mari kita mulai kerja dengan data yang baru ini, data yang sudah dipadankan dengan NIK, data yang by name by address, dan juga termasuk profil keluarga penerima manfaat akan lebih jelas dibanding dengan sebelumnya," ungkap Gus Ipul dikutip dari Kontan. 

Selama ini, Kemensos mengandalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola sendiri oleh kementerian tersebut.

Namun, Gus Ipul menjelaskan bahwa kementerian atau lembaga lain juga memiliki data serupa, seperti Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik Bappenas, serta data yang dimiliki oleh Kemenko PMK dan PT PLN. 

Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar pemadanan data dilakukan untuk menciptakan satu data yang terintegrasi. 

Proyek ini dipimpin oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan standar internasional. 

"Sekarang sudah sampai tahap akhir, insyaallah sebentar lagi Inpres (instruksi presiden) akan keluar, satu data yang itu nanti akan dikelola dengan baik sehingga Bapak, Ibu sekalian kita diharapkan punya data yang lebih akurat," jelas Gus Ipul

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga mengakui bahwa penyaluran Bansos sering kali dikeluhkan karena tidak tepat sasaran. 

Keluhan ini datang dari camat hingga kepala daerah. Ia menambahkan, para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) juga menyadari bahwa ada penerima Bansos yang sebenarnya tidak berhak. 

"Para pendamping sendiri sering melihat ada yang sesungguhnya tidak berhak menerima Bansos malah menerima Bansos. Setuju apa enggak?" tanya Gus Ipul kepada hadirin. 

Dengan langkah ini, diharapkan penyaluran Bansos dapat lebih tepat sasaran dan membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. (*)

 

 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

Sumber: Kontan
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved