PDI Perjuangan NTT Aminkan Pemecatan Jokowi dan Keluarga 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - DPD PDI Perjuangan NTT merespons pemecatan terhadap Joko Widodo dan keluarganya dari keanggotaan partai itu. 

Diketahui, DPP PDI Perjuangan telah mengumumkan pemecatan mantan Presiden RI ke-7 itu, Senin (16/12/2024) di Jakarta. 

"Kami mendukung karena Itu kan keputusan DPP. DPP sudah mengambil keputusan dengan kajian mendalam. Apapun keputusan DPP kita sebagai kader harus menerima," kata Ketua Badan Kehormatan DPD PDI Perjuangan NTT, Nelson Matara, Selasa 17 Desember 2024 pagi. 

Anggota DPRD NTT itu menegaskan, keputusan itu merupakan ketetapan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Apapun keputusan Megawati, kata Nelson, kader PDI Perjuangan harus taat. 

Baca juga: Tingkatkan Literasi, Agupena NTT Terbitkan 33 Buku Karya Guru

"Kami tegak lurus dengan apa yang diperintahkan oleh pimpinan dalam hal ini Ibu Ketua Umum," katanya. 

Dia bilang, keputusan yang dikeluarkan DPP PDI Perjuangan telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDI Perjuangan. Sehingga tidak ada alasan apapun semua kader harus mengikuti itu. 

Nelson Matara meminta semua kader patuh dengan keputusan tersebut. Baginya, DPP PDI Perjuangan memiliki hak untuk menjabarkan aturan yang termuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga parti. 

"Pada prinsipnya kan kita punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, yang bisa terjemahkan, lebih mendetail itu DPP PDI Perjuangan. Apapun alasannya kita harus tunduk. Itu perintah," tegas Nelson Matara. 

Nelson Matara memaknai pemecatan terhadap Joko Widodo dan keluarganya menunjukkan bahwa ketaatan dalam ber partai. Menurut dia, kader PDI Perjuangan boleh memiliki pandangan berbeda tapi harus taat dengan keputusan partai. 

"Sebenernya punya makna, sebagai partai tidak boleh balelo. Boleh berbeda, tapi kalau ada keputusan bersama, harus taat," kata dia. 

Dia berkata, kader PDI Perjuangan sebelum ada keputusan dari partai, di silahkan untuk memiliki argumentasi berbeda. Jika sudah ada keputusan maka semua harus tunduk. Konsekuensi dari tidak mengikuti ketetapan adalah pemecatan. 

Pemecatan sendiri, ujar dia, melalui beberapa tahapan seperti peringatan pertama, kedua, ketiga dan berujung ke pemecatan. 

"Sebagai Ketua Badan Kehormatan PDI Perjuangan NTT, mengaminkan apa yang diputuskan DPP partai," kata Nelson Matara. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS