Lipsus - Melki Akui Pilkada Mahal

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Gubernur NTT terpilih, sekaligus politisi Partai Golkar, Emanuel Melkiades Laka Lena menilai, Indonesia bisa belajar dari negara tetangga yang sudah menerapkan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Negara-negara itu, yakni Malaysia, Singapura, dan India.

Hal ini menanggapi saran Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah yang DPRD untuk penghematan, yang sarannya pertama kali digulirkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

"Tentu banyak formulasi yang bisa kita pelajari dari pengalaman berbagai negara. Dan kemudian itu kita adaptasikan dengan kondisi bangsa ini," kata Melki usai acara HUT ke-10 Partai Perindo di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (14/12) malam.

Ia menuturkan, belajar dari sejumlah negara itu perlu dilakukan agar Indonesia memperoleh praktik baik, yakni Pemilu yang berbiaya rendah, tetapi tidak menggerus demokrasi. Pasalnya, dengan Pilkada berbiaya tinggi yang saat ini bergulir, calon kepala daerah yang menang maupun yang kalah akan pusing dan memiliki beban.

"Kita butuh sistem politik yang demokratis, pasti. Tapi dia harus efektif, efisien, dan tidak berbiaya tinggi. Semua partai mengalami dari Pileg, Pilpres, Pilkada kemarin memang harus diakui bahwa sistem Pilkada kita ini berbiaya mahal dan menguras banyak energi," tutur dia.

Kendati demikian lanjut Melki, usulan ini perlu dikaji lebih mendalam agar format yang diubah tetap tenang dan rasional, serta sesuai keadaan Indonesia.

"Kita mungkin harus merapikan kembali, sekali lagi diskusinya harus dengan tenang, dengan rasional, dengan berbagai tokoh, berbagai kalangan sehingga dapatkan rumusan yang tepat," jelas dia.

Dipilih DPRD

Presiden Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih DPRD. Sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam.

Prabowo menyebut hal itu turut menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada. Dia juga menyatakan uang anggaran untuk Pilkada itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat.

"Efisien enggak keluar duit kayak kita kaya, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi," ucap Prabowo.

"Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?" imbuhnya.
Prabowo kemudian menyinggung mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh kontestan di gelaran pilkada. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan bahwa harus ada perbaikan sistem yang harus dibenahi bersama.

"Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah," ujar Prabowo

"Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing," tambahnya.