Opini: Resolusi di Ujung Tahun

Oleh: Tian Rahmat
Alumnus Filsafat IFTK Ledalero Flores

POS-KUPANG.COM - Menjelang pergantian tahun, kita sering dihadapkan pada sebuah perenungan: apakah resolusi yang kita buat akan berujung pada kenyataan atau hanya sekadar janji yang terlupakan begitu saja? 

Tahun 2024, dengan segala gemuruh politik, ekonomi, dan pendidikan, meninggalkan jejak yang tak mudah dilupakan. 

Tak terkecuali, euforia Natal dan Tahun Baru 2025 yang penuh harapan, namun juga dipenuhi pertanyaan: apa yang telah kita capai sejauh ini, dan apa yang bisa kita harapkan di tahun depan? 

Terutama setelah Pilkada yang baru saja berlangsung, yang tentu saja mempengaruhi dinamika politik kita. Adakah perubahan yang nyata? Atau hanya janji-janji yang menguap begitu saja?

Antara Janji dan Realitas

Pilkada 2024 baru saja selesai, dan segala harapan masyarakat kini diletakkan pada Pundak para pemimpin terpilih. 

Seperti biasa, janji-janji politik berhamburan, mulai dari janji pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga kesejahteraan rakyat.

Namun, seberapa banyak janji tersebut yang akan benar-benar direalisasikan? 

Menurut Dr. Muhammad Rizal, seorang pakar politik dari Universitas Indonesia, dalam bukunya Politik Janji (2020), sebagian besar janji politik yang tercetus dalam Pilkada memang menarik perhatian, tetapi tidak sedikit yang terabaikan setelah proses pemilihan selesai. 

“Politik identik dengan pergulatan kekuasaan. Banyak janji yang diucapkan untuk meraih simpati publik, namun seiring berjalannya waktu, urgensinya sering terlupakan” (Rizal, 2020). 

Apakah kita, sebagai masyarakat, cukup kritis dalam menilai realisasi janji-janji tersebut? 

Pada tahun politik seperti ini, yang sering kali dipenuhi dengan euforia, hemat saya penting bagi kita untuk menjadi lebih kritis. 

Mengingat, selain faktor politik, aspek ekonomi juga akan sangat dipengaruhi oleh keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Dalam konteks ini, publik harus lebih teliti dalam mengevaluasi apakah pemimpin yang terpilih mampu menjaga stabilitas ekonomi dan mengatasi tantangan yang ada.

Ekonomi di Ujung Tahun

Tahun 2024 adalah tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan domestik. 

Meskipun angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga 2024 tercatat positif, namun tingkat ketimpangan sosial dan kemiskinan masih menjadi masalah serius. 

Dalam laporan Bank Dunia (2024), disebutkan bahwa meskipun Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, ketimpangan sosial tetap menjadi tantangan besar yang harus dihadapi.

Ketimpangan ini, jika tidak segera diatasi, akan menghambat tercapainya tujuan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Menjelang Tahun Baru 2025, banyak kalangan yang berharap bahwa pemerintah akan lebih fokus pada program-program yang dapat mengurangi ketimpangan sosial tersebut. Namun, harapan ini harus disertai dengan kewaspadaan. 

Pasalnya, kebijakan ekonomi yang hanya mengutamakan pertumbuhan tanpa mempertimbangkan keadilan sosial akan mengarah pada ketidakstabilan sosial. 

Sebagai contoh, penanganan inflasi yang tinggi atau harga kebutuhan pokok yang terus melonjak, jika tidak dikelola dengan baik, bisa berujung pada ketidakpuasan publik.

Menurut ekonom Faisal Basri, dalam Ekonomi Politik Indonesia (2023), pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilihat sebagai indikator tunggal keberhasilan. 

Pemerataan ekonomi, pemberdayaan sektor kecil, dan pengurangan ketimpangan sosial menjadi kunci untuk mewujudkan kesejahteraan yang sejati  (Basri, 2023). 

Oleh karena itu, resolusi ekonomi Indonesia di tahun 2025 harus mencakup kebijakan yang berpihak pada masyarakat kelas bawah dan menengah, bukan hanya pada segelintir elite ekonomi.

Titik Balik yang Menantang

Dalam sektor pendidikan, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata. 

Terlebih setelah pandemi yang mengubah tatanan dunia pendidikan, kita harus mempertanyakan apakah ada cukup upaya untuk memulihkan sektor ini. 

Menurut analisis dari Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan (2024), Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam hal kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Meskipun ada peningkatan akses terhadap pendidikan, kualitas pengajaran dan fasilitas yang memadai masih menjadi persoalan.

Buku Pendidikan di Indonesia Pasca Pandemi (2024) yang ditulis oleh Dr. Siti Marwah, seorang pakar pendidikan, mengungkapkan bahwa meskipun program-program seperti Merdeka Belajar dan sekolah daring telah diimplementasikan, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan dalam hal infrastruktur dan kualitas pengajaran. 

“Sistem pendidikan kita masih terbelenggu oleh arus waktu, belum sepenuhnya mampu mengalir mengikuti ritme dan perubahan zaman yang terus berputar. Kita membutuhkan inovasi yang nyata dan bukan sekadar retorika” (Marwah, 2024). 

Maka, menjelang tahun 2025, sektor pendidikan memerlukan lebih banyak perhatian dan reformasi yang mendalam. Namun, resolusi yang lebih kuat harus datang dari komitmen pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan dunia pendidikan. 

Hal ini meliputi pemerataan kualitas pendidikan di seluruh pelosok negeri, pemenuhan sarana prasarana yang memadai, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik.

Menapaki Tahun 2025

Di penghujung tahun ini, kita akan melihat apakah kita hanya akan terus mengulang janji- janji politik, ekonomi, dan pendidikan yang sudah berulang kali terucap, ataukah kita akan menyaksikan perubahan nyata.

Tahun 2025 akan menjadi momen penting bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa janji-janji yang terlontar pasca Pilkada bukanlah sekadar harapan kosong. 

Begitu pula dalam sektor ekonomi dan pendidikan, kita harus memastikan bahwa upaya yang dilakukan bukan hanya untuk memenuhi target-target jangka pendek, tetapi juga untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Tentu saja, tidak ada perubahan yang instan. Resolusi yang kita buat di akhir tahun ini tidak akan tercapai dalam semalam. 

Namun, jika kita memulai dengan keseriusan, disiplin, dan tekad yang kuat, nyala api harapan itu bisa terwujud. 

Untuk itu, mari kita jadikan euforia Tahun Baru 2025 bukan hanya sebagai momentum untuk bersenang-senang, tetapi juga sebagai saat yang tepat untuk merenung, mengevaluasi, dan merancang langkah-langkah konkret yang membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih berkeadilan.  

Kita semua, sebagai bangsa, memiliki tanggung jawab bersama untuk mewujudkan cita-cita besar itu. (*)