Timor Leste Bergerak Menuju Transisi yang Adil untuk Semua dan Ekonomi Hijau

Perwakilan pemerintah, pekerja, pengusaha, dan masyarakat sipil di Timor Leste bersama-sama mempromosikan perlunya Transisi yang Adil bagi semua orang menuju ekonomi hijau untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim terhadap perekonomian nasional, dengan dukungan dari ILO.

POS-KUPANG.COM, DILI - Degradasi lingkungan, penipisan sumber daya alam dan perubahan iklim merupakan tantangan global bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Timor Leste.

Negara muda ini juga menghadapi dampak lingkungan akibat pemanasan global, seperti kekeringan, banjir, tanah longsor dan erosi tanah, yang bersamaan dengan penggundulan hutan—meningkatkan risiko hilangnya keanekaragaman hayati dan produksi pangan.

Untuk mendorong dialog sosial di antara konstituen terkait guna meningkatkan kesadaran dan memastikan Transisi yang Adil bagi semua orang menuju ekonomi hijau, ILO menyelenggarakan lokakarya bertajuk “Transisi yang Adil menuju Ekonomi Hijau dan Pekerjaan yang Layak” di Dili, Timor Leste pada tanggal 4-5 Desember.

Lokakarya ini juga bertujuan untuk memperkuat kontribusi Timor Leste terhadap pengurangan gas rumah kaca global dan kebijakan untuk mengatasi masalah iklim dan lingkungan hidup lainnya.

"Di seluruh kawasan, kawasan Asia dan Pasifik merupakan wilayah yang mengalami kehilangan masa kerja terbesar akibat bencana terkait perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia antara tahun 2008 dan 2015, dengan rata-rata kehilangan masa kerja tahunan sebesar 536 tahun masa kerja per 100.000 orang yang usia kerja, demikian Ananda Alonso Nacher, Staf Teknis ILO untuk Transisi yang Adil

Lokakarya ini dihadiri oleh lebih dari 50 perwakilan dari Sekretariat Negara untuk Pelatihan Kejuruan dan Ketenagakerjaan (SEFOPE), Konfederasi Serikat Buruh Timor Leste (KSTL), Kamar Dagang dan Industri Timor Leste (CCI-TL) dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Mereka termasuk perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pariwisata dan Lingkungan Hidup, Kementerian Pembangunan Pedesaan, Badan Pertimbangan Nasional, Badan Perizinan Lingkungan Hidup Nasional serta organisasi masyarakat sipil dan akademisi.

“Di seluruh kawasan, kawasan Asia dan Pasifik merupakan wilayah yang mengalami kehilangan masa kerja terbesar akibat bencana terkait perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia antara tahun 2008 dan 2015, dengan rata-rata kehilangan masa kerja tahunan sebesar 536 tahun masa kerja per 100.000 penduduk. usia kerja.” ujar Ananda Alonso Nacher, Staf Teknis ILO untuk Transisi yang Adil.

Beliau juga menjelaskan tentang arti Transisi yang Adil. Hal ini merupakan proses untuk mengatasi tantangan terkait perubahan iklim dan penghijauan perekonomian dengan cara yang adil dan inklusif bagi semua pihak, untuk menciptakan peluang kerja yang layak dan tidak meninggalkan siapa pun.

“Dialog sosial adalah kunci untuk memastikan penerapan Transisi yang Adil untuk semua orang, yang pada saat yang sama menghormati hak-hak pekerja dan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan,” tambahnya.

Sementara itu, ketika berbicara tentang tantangan aksi iklim, Arun Kumar, Spesialis Dialog Sosial ILO, menekankan bahwa “penting untuk memastikan bahwa respons terhadap tantangan iklim tidak meningkatkan kesenjangan sosial-ekonomi dan gender yang dapat semakin meminggirkan sebagian masyarakat. Keberlanjutan tidak hanya harus bersifat lingkungan, namun juga ekonomi dan sosial, dan Transisi yang Adil bagi semua ini sangatlah penting.”

Selama diskusi interaktif, para peserta mengkaji dan mengangkat permasalahan terkini terkait kelangkaan air dan kebutuhan untuk mengatasi permasalahan kualitas air, limbah, drainase dan sistem pengelolaan limbah. Mereka juga mendiskusikan langkah ke depan dan perlunya memperkuat kebijakan berdasarkan keadilan sosial, standar ketenagakerjaan, dan kesetaraan.

"Keberlanjutan tidak hanya harus bersifat lingkungan, namun juga ekonomi dan sosial, dan untuk itu Transisi yang Adil bagi semua orang sangatlah penting," kata Arun Kumar, Spesialis Dialog Sosial ILO

Lokakarya ini diakhiri dengan konsensus mengenai kebutuhan penting negara ini tidak hanya untuk meningkatkan investasi di bidang infrastruktur, industri dan sumber daya manusia, tetapi juga kebijakan untuk pertumbuhan inklusif, formalisasi perekonomian dan transisi yang adil menuju pertumbuhan ramah lingkungan.