Dunia Masih Meragukan Legitimasi Pemerintahan Baru Suriah Setelah Presiden Assad Terguling

POS-KUPANG.COM, DAMASKUS - Dunia masih meragukan legitimasi pemerintahan baru Suriah setelah Presiden  Bashar Al Assad terguling oleh aliansi pemberontak.

Namun, dunia internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB, terkejut dengan kecepatan perkembangan ini. 

“Semua orang terkejut, bahkan anggota Dewan Keamanan PBB,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia. 

Setelah 13 tahun perang saudara, pemberontak Suriah yang kini berkuasa menghadapi tantangan besar yaitu membentuk pemerintahan transisi dan memulihkan stabilitas di negara yang porak poranda. 

Rakyat Suriah merayakan kejatuhan rezim Assad. Pemberontak merebut ibu kota Damaskus dan mengibarkan bendera oposisi di Masjid Umayyah. 

Presiden Bashar al-Assad, yang melarikan diri ke Moskwa, mengakhiri lebih dari 50 tahun pemerintahan dinasti keluarganya di Suriah. 

Reuters memberitakan, Perdana Menteri Assad, Mohammed Jalali, telah setuju menyerahkan kekuasaan kepada Pemerintahan Keselamatan yang dipimpin pemberontak. 

Pemimpin pemberontak Ahmed Al Sharaa alias Abu Mohammed Al Julani  memimpin diskusi dengan Jalali mengenai transisi ini. 

Al Jazeera melaporkan,  Mohamed Al Bashir, kepala Pemerintahan Keselamatan yang berbasis di Idlib, akan memimpin otoritas transisi. 

Namun, dengan HTS (Hayat Tahrir Al Sham)—aliansi pemberontak yang mendominasi transisi—ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh PBB dan banyak negara, legitimasi pemerintahan baru ini masih diragukan. 

Tantangan besar 

Julani berjanji membangun kembali Suriah dan menegakkan pemerintahan sipil yang demokratis. 

Namun, tantangan besar menanti, termasuk pemulihan ekonomi, ketegangan regional dengan Israel, hingga krisis diplomasi. 

Amerika Serikat dan negara-negara regional seperti Qatar sedang mencari cara untuk berhubungan dengan pemberontak, tetapi kekhawatiran terhadap latar belakang HTS menambah kerumitan. 

Di tengah situasi ini, rakyat Suriah berharap akan masa depan yang lebih baik.