Mengapa Presiden dan Wapres di Filipina Selalu Bertikai?

Moira Gallaga, pejabat protokoler untuk tiga presiden Filipina dan kolumnis di Inquirer menulis untuk edisi 14 Januari 2022. Berdasarkan pengalamannya, terkadang presiden dan wapres yang baru kenal dan dari partai bermusuhan sebenarnya tidak memiliki sentimen pribadi dan akur-akur saja.

”Namun, keterikatan kepada partai dan koalisi masing-masing membawa dua individu itu terseret ke dalam permainan politik. Ini yang sering merusak hubungan presiden dan wapres sebagai rekan kerja. Agenda politik jauh lebih besar daripada sosok dua pemimpin itu,” tuturnya.

Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar pada pemilu berikutnya, rakyat memilih presiden dan wapres dari koalisi yang sama. Harapannya, jika mereka pasangan politik, rumah tangga negara akan damai dan teratur. Mereka tidak ditarik-tarik oleh partai karena sejak awal sudah satu visi.

Ini yang terjadi dengan pemilu 2022 dengan Marcos Jr sebagai presiden terpilih dan Duterte-Carpio sebagai wakilnya. Akan tetapi, jika dilihat kembali koalisi mereka, tampak sangat dipaksakan. Marcos dan Duterte-Carpio maju bersama atas anjuran partai-partai politik mereka.

Marcos adalah keluarga yang berpengaruh di wilayah Filipina utara. Di selatan, keluarga Duterte yang memegang peranan penting di politik lokal. Duterte-Carpio awalnya mendaftar ke bursa calon presiden dengan ambisi meneruskan ayahnya, Rodrigo Duterte. Para politikus melihat alangkah sayang jika suara rakyat terbelah antara Duterte-Carpio dengan Marcos. Lebih baik, mereka berdua maju sebagai pasangan.

Baca juga: Nelayan Aceh Selamatkan 116 Pengungsi Rohingya yang Hampir Tenggelam di Laut

Duterte-Carpio setuju karena membaca situasi jika ia maju ke pemilu wapres, ia pasti menang. Bahkan, dikutip oleh media Philippine Star edisi 26 November 2024, Duterte-Carpio mengungkapkan ia sama sekali tidak mengenal Marcos Jr sebelum mereka bertemu ketika rapat koalisi menjelang pemilu 2022.

Setelah dilantik, Duterte-Carpio mengutarakan ingin menjabat sebagai menteri pertahanan. Oleh Marcos, ia diberi jabatan menteri pendidikan. Setelah itu, sejarah berulang. Keduanya tidak akur hingga per Juli 2024, Duterte-Carpio berhenti dari kabinet. Ketika Marcos ke Vientiane, Laos menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), bukan Duterte-Carpio yang diberi tanggung jawab memimpin negara. Kantor berita nasional PNA melaporkan, Marcos menunjuk komite khusus untuk mengelola negara sementara ia pergi.

Hansley Juliano, dosen Ilmu Politik Universitas Ateneo Manila menjelaskan ketika dikontak dari Jakarta, Sabtu (30/11/2024). Para akademisi telah berulang kali mengusulkan agar sistem pemilu presiden dan wapres terpisah dihapus dan diganti dengan presiden-wapres dipilih sebagai satu paket. Akan tetapi, usulan ini tidak pernah bisa keluar dari lingkup akademik.

Di sisi lain, Juliano menerangkan, terlihat sekali di dalam pemilu bahwa rakyat Filipina memilih sosok, bukan partai politik. Ini ada aspek positif maupun negatif. Positif jika pilihan itu memang karena memercayai sosok yang mumpuni, negatif apabila memilih hanya karena suka.

”Presiden umumnya dipilih karena suka. Sebaliknya, wapres dipilih oleh rakyat dengan kesadaran penuh bisa mendukung prioritas presiden atau menjadi oposisi yang loyal,” ujarnya. (kompas.id)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS