Kepala BKD NTT Sebut Pengembangan SDM Pegawai Upaya Prioritas untuk Pembangunan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT Yos Rasi, menyebut pengembangan sumber daya manusia (SDM) PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagai upaya prioritas dan strategis untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. 

Menurut Yos Rasi, PNS berintegritas, kompeten, dan berorientasi pada pelayanan publik sangat diperlukan agar pembangunan tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga menjadi tindakan nyata yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Peran PNS dalam memajukan pelayanan publik yang adil, efektif, dan merata sangat krusial dan sejalan dengan amanat konstitusi," katanya, Jumat 22 November 2024.

Mantan Kepala Dinas Sosial NTT itu menyebut, saat ini, kualitas SDM PNS di NTT menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan jumlah PNS dengan kualifikasi pendidikan tinggi serta kompetensi yang diperlukan untuk mendukung kebijakan dan program pembangunan di daerah. 

Akibatnya, upaya pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang kompetitif dan merata di seluruh wilayah NTT mengalami hambatan. Kondisi ini mendesak Pemerintah Provinsi NTT untuk mengambil langkah konkret dalam meningkatkan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan formal.

"Untuk semakin meningkatkan kualitas PNS terutama dari sisi pendidikan formal, Pemerintah Provinsi NTT berupaya untuk memberikan kesempatan kepada PNS melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik S1 sampai program doktoral dan pendidikan dokter spesialis," ujarnya. 

Sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 terdapat 143 PNS atau hanya 1 persen PNS yang mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke berbagai jenjang yang lebih tinggi dengan berbagai sumber pendanaan.

Yos Rasi menegaskan, pentingnya pendidikan formal untuk meningkatkan kapasitas PNS. Tetapi juga, berupaya memperkuat kualitas kelembagaan pemerintah daerah. 

Melalui pendidikan formal, PNS diharapkan dapat memperoleh keterampilan baru, wawasan yang lebih luas serta pemahaman mendalam yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Baca juga: Nakertrans NTT Tunggu Formula Perhitungan Kemnaker Soal UMP 

Pengembangan kompetensi ini mencakup beberapa langkah strategis, salah satunya dengan menyusun payung hukum yang mendukung pengembangan SDM PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. 

"Kehadiran regulasi akan menjadi landasan yang jelas dan kuat bagi pelaksanaan program pengembangan SDM secara berkelanjutan," katanya. 

Dengan adanya regulasi, setiap inisiatif yang bertujuan meningkatkan kompetensi PNS dapat terarah dan terukur, menjadikan birokrasi lebih efisien dan profesional dalam mendukung pembangunan daerah.

Yos Rasi menjelaskan, saat ini Pemprov NTT tengah melakukan revisi pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar. 

Peraturan Daerah yang baru nantinya diharapkan akan memberikan angin segar bagi PNS untuk mengembangkan kompetensi melalui Pendidikan formal dalam aspek usia, pendanaan dan tindak lanjut pemanfaatan PNS setelah selesai mengikuti Pendidikan formal.

"BKD Provinsi NTT juga merancang rencana strategis pengembangan SDM PNS yang akan menjadi acuan dalam menentukan arah dan prioritas peningkatan kompetensi di lingkungan pemerintahan," kata Yos Rasi. 

Rencana itu, menurut dia, mencakup prinsip penempatan SDM yang dikenal dengan penempatan pegawai sesuai kemampuan dan ketrampilannya.

Dengan demikian, kata Yos Rasi, setiap PNS ditempatkan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya, yang diharapkan menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan efisien.

Selain itu, inisiatif ini berfokus pada perluasan jejaring pendidikan serta akses sumber pembiayaan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, baik dalam negeri maupun luar negeri, serta sektor swasta. 

"Ini memberikan peluang lebih luas bagi PNS untuk melanjutkan pendidikan mereka, sekaligus mengurangi hambatan biaya yang sering kali menjadi kendala dalam mengikuti pendidikan formal," kata dia. 

Menurut dia, lewat pengembangan SDM PNS yang terencana dan didukung oleh regulasi yang tepat, Pemprov NTT optimis mampu membangun birokrasi yang efektif, profesional, dan menjadi penggerak utama dalam mewujudkan pembangunan yang lebih maju dan berkeadilan. 

Baginya, langkah itu menunjukkan Pemprov NTT tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan kualitas SDM sebagai pondasi yang kokoh untuk kemajuan daerah. 

Dengan PNS yang semakin berkompeten dan berkualitas, pelayanan publik diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat NTT, sekaligus mengangkat citra pemerintah daerah di tingkat nasional maupun internasional.

Melalui pengembangan kompetensi PNS yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya untuk menjadi pelopor dalam peningkatan kualitas SDM di Indonesia Timur. 

"Upaya ini bukan hanya investasi untuk masa depan birokrasi, tetapi juga untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks," kata dia. (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS